Bamsoet Usulkan Putra Papua Diberi Kesempatan Tempati Perwira TNI/Polri

Kabarpolitik.com- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan beberapa poin khusus terkait penyelesaian persoalan Papua. Dia menuturkan ada solusi jangka pendek, menengah hingga panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Solusi jangka pendek yang diusulkan oleh Bamsoet adalah perlunya keterlibatan semua elemen masyarakat Papua dalam dialog dengan Presiden Jokowi. Dia meminta tokoh pemuda dan perempuan juga dilibatkan dalam dialog.

Bamsoet mengusulkan, agar pada acara dialog antara Presiden Jokowi dengan masyarakat Papua menyertakan tujuh wilayah budaya terdiri dari; Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago.

“Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda,” ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga mengusulkan keterlibatan putra-putri asli Papua yang memenuhi syarat untuk lebih banyak mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian atau lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI-Polri, baik dalam penerimaan tamtama, bintara atau perwira.

“Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua. Dengan begitu semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis,” tutur Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) dikaji kembali agar bermanfaat bagi warga Papua. Dana yang digelontorkan hingga Rp 115 triliun pada tahun 2019 dinilai belum memberikan dampak yang signifikan kepada warga Papua.

“Pemerintah pusat hingga daerah dan DPR RI serta semua pihak perlu melihat kembali tujuan dari UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dimana masalah yang hendak diatasi yaitu mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain,” tandas Bamsoet.[sgh]

Sumber