Connect with us

Nasional

Banyak Praktik Tercela, Kemenkumham Mendesak Dibenahi

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan kepada pemerintah, untuk membenahi pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) di Kemenkumham secara menyeluruh.

Pasalnya, kejadian di dalam lapas seperti bebas berkeliarannya tahanan, pejabat menerima suap, pungutan liar, narkoba, dan penganiayaan terhadap tahanan sudah menjadi hal yang lumrah.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai rentetan kejadian itu disebabkan minimnya integritas di lembaga pemasyarakatan. Yang terbaru seringnya Setya Novanto terlihat berkegiatan di luar lapas.

“Menurut saya butuh reformasi yang serius dari Menkumham untuk membenahi lembaga pemasyarakatan,” kata Donal di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurutnya, kasus Novanto menjadi tamparan serius bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab di lapas napi koruptor saja masih ditemukan celah untuk bermain.

Selain kasus Novanto, Donal juga menyinggung beberapa penyimpangan lain di lapas. Contohnya seperti pungutan liar yang dilakukan oknum sipir terhadap tahanan. Bahkan, ada pula kasus penyiksaan di tahanan.

Istri Tak di Rumah, Gadis Tiri Jadi Pilihan

Ofo Bekas

Bidik 01 di Pilkada, Sekretaris Golkar Majene Tantang Petahana

“Temuan Ombudsman kan sudah cukup banyak di lembaga pemasyarakatan kita,” beber Donal.

KPK juga tengah mengusut soal dugaan pemberian tas mewah merek Louis Vuitton kepada Ditjen PAS, Sri Puguh Budi Utami terkait kasus suap jual-beli sejumlah fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Pemberian itu terungkap dalam fakta persidangan kasus yang menyeret mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Wahid disebut memberikan tas mewah itu kepada Sri Puguh sebagai hadiah ulang tahun. Meski tas itu akhirnya sudah dipulangkan ke KPK, tetapi hal itu harus menjadi catatan buruk di Ditjen PAS.

Sejak tahun pertama kepemimpinan Yasonna Laoly sebagai Kemenkumham, ICW kerap meminta evaluasi Ditjen PAS. Sebab banyak penyimpangan terjadi, dan kasus Novanto hanyalah bagian pucuk dari gunung es tersebut.

“Peredaran narkotika juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Bahkan ini menurut saya ini fenomena gunung es sesungguhnya. Akarnya adalah korupsi,” beber Donal. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *