Katanya Bhineka, Kok Minta Jabatan Menag dan Imam dari NU Doang

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tentang jabatan Menteri Agama (Menag) dan imam-imam Masjid harus diisi oleh warga Nahdatul Ulama (NU), dan kalau bukan warga NU semuanya salah, menuai polemik.

Pasalnya, sejauh ini pihak yang sering menggunakan narasi-narasi demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika lebih banyak dari pihak NU. Namun, pernyataan Said Aqil itu bertolak belakang dengan narasi yang sering diteriakan.

Menanggapi pernyataan itu, Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menuturkan, jika dalam demokrasi tidak boleh ada menopoli jabatan oleh satu pihak, semua harus mendapatkan peran yang sama dalam membangun umat, bangsa dan negara.

“Kalau kita jujur bicara demokrasi dan kebhinekaan, ya tidak boleh dimonopoli. Semua orang kan dapat ruang secara proporsional, ya semua harus berperan. Berperan membangun umat, bangsa dan negara,” kata Jazuli kepada wartawan, Senin (28/1).

“Bukan berpikir apa yang kita dapat, tapi ruang apa yang bisa kita ambil untuk pembangunan umat, rakyat, bangsa dan negara,” sambungnya.

Dijelaskan Jazuli, Indonesia ini banyak Ormas yang berdiri jauh sebelum Indinesia merdeka, dan memiliki peran besar dalam kemerdekaan bangsa. Untuk itu, jangan ada perkotak-kotakan antara yang duluan dan belakangan, yang besar dan kecil karena Indonesia merdeka karena banyak peran, baik dari Islam maupun non Islam.

“Kita tahu di Indonesia ini banyak Ormas berdiri sebelum Indonesia merdeka. Seperti Muhammadiyah berdiri 1912, kalau dilihat dari tahunnya, lebih dulu dari NU. Kemudian banyak Ormas lain yang berdiri sama-sama untuk pencerahan kepada umat dan juga berjuang untuk kemerdekaan RI. Tentu kita tidak melihat Ormas yang lebih dulu atau belakang, tapi Indonesia merdeka karena peran banyak pihak,” jelasnya.

“Bahkan nggak hanya Ormas Islam, tapi banyak juga saudara-saudara kita dari non muslim yang terlibat,” tutupnya. (RGR/Fajar)

source