KPU tak Menunda Penetapan DPT

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut  pihaknya tidak akan menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan meminta penundaan DPT. 

“Penundaan penetapan DPT itu akan berdampak pada tahapan selanjutnya,” kata Viryan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018. 

Viryan mengatakan DPT sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Bagi KPU sendiri, jumlah DPT dibutuhkan untuk mengajukan anggaran keperluan pencetakan surat suara. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), jumlah DPT dibutuhkan untuk mengkalkulasi jumlah pengawas tempat pemungutan suara (TPS). 

“Bagi partai politik dan bacaleg, data DPT dibutuhkan untuk menghitung jumlah saksi, dan kalau dilakukan penundaan penetapan, akan berdampak pada tahapan berikutnya,” tandas Viryan. 

Dia mengapresiasi temuan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga yang menyebut ada 25 juta pemilih ganda dalam DCS. Namun, dia yakin jumlah pemilih ganda tidak akan mencapai 25 juta. 

Viryan mengungkapkan koalisi Prabowo-Sandiaga menggunakan tiga elemen data untuk menyisir data pemilih ganda, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Namun Viryan mengatakan data NIK yang digunakan itu merupakan data yang diberikan KPU kepada parpol pada saat rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) 12 Juli 2018 lalu. 

(Baca juga: KPU Yakin Pemilih Ganda tak Sampai 25 Juta)

Data NIK itu, lanjut Viryan, merupakan versi NIK yang dihilangkan empat angka terakhir karena ada permintaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri demi menjaga kerahasiaan data. 

Lebih lanjut Viryan mengatakan KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan DPT besok, Rabu, 5 September 2018. Dalam forum tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan jika memang menemukan data pemilih ganda dengan cara menyerahkan data otentik. 

“Data otentik ini maksudnya by name, by address,” tandas Viryan. 

Sebelumnya, kubu koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menduga banyak pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019. Sehingga, mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman DPT.

“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 3 September 2018 malam.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan yang ditemukan sangat mengagetkan karena ada 25 juta data pemilih ganda. Menurut dia, dari data yang diperbarui KPU terkait DPS ada 185 juta suara namun yang dimiliki parpol hanya 137 juta.

Dia meminta KPU agar memberikan waktu kepada parpol melakukan penyisiran dan memberikan masukan terkait DPT.

“Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” tukas dia. 

(Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Buktikan Adanya Pemilih Ganda)

(REN)