Connect with us

Politik

PPP Setuju Aja Keputusan Presiden Soal Perppu

Avatar

Published

on

Kabarpolitik.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mengatakan rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih dalam tahap rencana.

Menurut Arsul, jika perppu dikeluarkan hal itu tidak akan memicu konflik antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika disahkan.

Arsul menyebut, untuk menerbitkan Perppu itu merupakan hak yang dimiliki oleh presiden. Sementara di lain sisi, partai-partai politik lainnya hadir untuk memberikan pertimbangan.

“Koalisi punya hak juga menyampaikan pandangan dan itu sudah disampaikan pada presiden,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Terkait pengembilan keputusan ini sambung Arsul, ia yakin Presiden akan matang dalam segala hal ihwal penerbitan Perppu. Salah satunya, ialah dengan terus berkomunikasi dengan partai pendukung yang berada di parlemen. “Sehingga keputusan Presiden nantinya, tidak akan menjadi konflik dengan DPR,” kata Arsul.

Terkait pendapatnya soal rencana penerbitan Perppu ini, politisi partai PPP tersebut menyatakan setuju dengan keputusan yang dibuat Presiden. Namun, ia secara gamblang menekankan jika sebisa mungkin Perppu menjadi opsi terakhir untuk menyelesaikan pro dan kontra revisi UU KPK ini.

“Kami di KIK yang ada di parlemen menyampaikan, Perppu itu harus menjadi opsi paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik,” pungkasnya.[asa]

Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *