Sindir DPR RI, Yusril: Setahun Cuma Buat Dua Undang-undang

Kabarpolitik.com, PADANG – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bertandang ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (10/12). Selain bersilaturahmi, kedatangan Yusril sekaligus untuk berkonsolidasi dengan pengurus dan caleg PBB Sumbar dalam menyiapkan diri memenangkan Pemilu 2019.

Yusril mengatakan, konsolidasi yang dilakukan adalah untuk menerangkan kepada seluruh kader PBB di Sumbar tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh partai berlambang bulan dan bintang tersebut. Semua itu tak lepas dari keinginan untuk menghidupkan kembali fraksi PBB, baik di pusat maupun di daerah.

“Fokus memenangkan PBB dan membentuk fraksi. Ini menjadi target utama kami. Dengan fraksi, kami bisa berjuang dan bisa mencalonkan orang menjadi presiden di tahun 2024. Mencalonkan bupati, gubernur, dan wali kota,” kata ahli tata negara yang belakangan namanya akrab disingkat YIM itu.

Dengan adanya fraksi nanti, PBB tentu dapat mengajukan rancangan undang-undang ataupun perda yang berlandaskan aspirasi umat Islam dan rakyat. Lalu, juga dapat lebih mengawasi jalannya pemerintahan.

Yusril lantas menyindir kinerja DPR RI. Menurutnya, para wakil rakyat yang duduk di kursi Senayan sama sekali tidak menghasilkan produk hukum berupa Undang-undang. “Sekarang kami lihat di DPR pusat, pengawasan (terhadap, Red) pemerintah sangat lemah. Setahun ini, DPR cuma buat dua undang-undang. Satu APBN, yang lain tidak tahu undang-undang apa,” terangnya.

Advokat kondang itu juga membandingkan kinerja anggota DPR RI dengan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Menteri Kehakiman. “Saya jadi Menteri Kehakiman satu periode bisa menyelesaikan hampir 300-an rancangan undang-undang waktu itu. Sebagian besar yang berlaku sekarang ini adalah undang-undang yang saya bikin dulu. UU KPK, PPAPK, Polisi, TNI, kekuasaan kehakiman, notaris, advokat,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk target suara PBB secara nasional, Yusril mengaku tidak muluk-muluk. Terpenting melompati 4 persen suara sebagai syarat masuk parlemen. Namun kalau bisa melewati angka 6 sampai 8 persen.

Yusril membeberkan, sebetulnya kekuatan PBB sudah terasa sejak pertama mendaftar sebagai peserta Pemilu pada Mei 2018. Meskipun saat ini, gonjang-ganjing pileg dan pilpres sedang mendera PBB.

“Ada yang ragu-ragu dan bingung PBB mau bagaimana. Pemilu masih lama. Kami tidak khawatir, karena pelan-pelan arah PBB itu akan jelas sekali. Kami fokus pada pileg, ya. Jangan terlalu pusing calon presiden karena tidak ada PBB. Calon presiden tidak ada, calon wakil presiden juga tidak ada dari PBB. Jadi, nanti diputuskan PBB bulan Januari,” ungkapnya. (ce1/rcc/JPC)

source