Sudah Disetujui Menkes, NasDem Minta DKI segera Berlakukan PSBB

Kabarpolitik.com – Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta sudah bisa menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyerukan agar DKI bisa segera melaksanakan status tersebut.

“Yang pasti DKI harus segera melaksanakan apa yg sudah disetujui oleh Menkes tersebut. Kalau bisa hari ini,” kata Willy di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dia meminta agar Anies dan tim tidak lagi menunda-nunda barang yang sudah di tangan. Jarak dari PP ke Permen sudah memakan waktu yang cukup lama kemarin. Sekarang pengajuan DKI sudah disetujui oleh pejabat yg berwenang, yakni Menkes, maka segera berlakukan ketegori-kategori PSBB yang akan diterapkan di Jakarta.

“Ini sudah terlalu lama. Saya harap Pak Anies bisa cepat mengeksekusinya sesegera mungkin. Toh, sejak pengajuan, DKI pasti sudah menghitung apa-apa saja yang akan diterapkan. Jadi dalam hemat saya, PSBB di DKI harus bisa diterapkan sesegera mungkin,” ujarnya.

Dia melanjutkan, karena ini skala besar DKI harus bisa memperjelas pembatasan yang sudah berlangsung sejauh ini. Baik menambah skala waktu maupun derajat ketetapannya.

“Misalnya, libur sekolah harus diperpanjang lagi. Work from home (WFH) harus sudah menjadi perintah atau kewajiban bagi seluruh perkantoran di DKI. Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya,” tuturnya.

Angkutan publik juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi physical distancing di dalamnya, entah itu MRT, TransJakarta, KRL, dsb. Dalam hal ini Willy tetap menganjurkan agar jumlah armada dan waktu operasi tetap seperti biasa. Ini agar jika pun ada orang yang harus menggunakan angkutan publik, tetap terjadi jarak fisik antarpenumpang di dalamnya.

Termasuk dalam hal ini adalah angkutan umum antar kota antar provinsi. Dalam hematnya, DKI bisa mengajukan inisiatif agar di dalam angkutan umum antarkota antarprovinsi bisa diterapkan physical distancing. Ini jika larangan mudik tidak bisa diterapkan oleh Pemprov DKI.

“Jika bisa, lebih bagus jika mudik dilarang untuk sementara waktu,” ucapnya.

Willy melanjutkan, dalam kegiatan sosial, larangan berkumpul atau berkerumun harus diperjelas batas-batasnya. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Kegiatan apa saja yg masih boleh dan sudah dilarang.

“Acara tabligh akbar saya kira sudah tidak boleh ada lagi, seperti halnya salat jumat. Salat lima waktu juga mestinya bisa diatur safnya sehingga terjadi physical distancing. Demikian juga dengan teknis peribadatan agama lainnya. Syukur semua warga bisa diperintahkan untuk beribadah di rumah masing masing,” jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menekankan agar Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap tidak pasar tradisional.

“Saya kira Pemprov DKI harus segera merumuskan bagaimana agar meskipun pasar tetap buka, namun physical distancing terjadi. Terutama pasar tradisional. Kalau pasar swalayan relatif lebih bisa dan longgar. Pasar tradisional ini yang perlu perhatian khusus agar tidak malah menjadi ruang penularan secara masif,” tuturnya.

Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov DKI juga harus bisa bekerja sama dan mengoptimalkan tenaga keamanan yang ada.

“Jangan lupakan TNI. Optimalkan mereka. TNI punya apa yang disebut operasi militer selain perang (OMSP). Di momen seperti inilah OMSP bisa dioptimalkan,” ungkapnya.

Terakhir, sosialisasi atas pemberlakuan PSBB. Willy mengingatkan agar hal ini menjadi aspek yang diperhatikan oleh Pemprov agar semua warga DKI tahu dan paham mengapa ada PSBB dan apa saja konsekuensinya jika terjadi pelanggaran terhadapnya.

“Menurut saya, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemprov DKI dalam waktu segera ini,” tutupnya. [rif]