Connect with us

Politik

Terkait Penyebar Hoax, Gerindra Harap Hukum Tidak Tajam ke Pendukung Oposisi

Avatar

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Aparat kepolisian Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penyebar hoax tujuh kontainer surat suara  yang sudah dicoblos pada, 4 Januari 2019 kemarin. Pelaku diketahui berinisial NIK dan berstatus sebagai guru. Pelaku menyebarkan informasi hoax itu lewat jejaring media sosial twitter @jeliejelie80.

Tidak menunggu waktu lama, aparat kepolisian Polda Metro Jaya langsung melakukan patrol di media sosial usai mengetahui kabar tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos itu. Menanggapi masalah itu, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Riza Patria menuturkan, kondisi seperti ini, masyarakat manapun bisa mengaku sebagai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 01 atau 02, karena itu haknya sebagai warga Negara.

Namun begitu, Riza Patria mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap kesalahan yang dibuat, tanpa harus melihat pelaku pendukung Pemerintah atau oposisi. “Ya sekarang ini siapapun masyarakat boleh menyampaikan mendukung 01 atau 02, ya hak warga negara. Tapi apapun pilihannya, kalau bersalah ya harus dihukum. Jangan kalau dia berbuat salah tapi mendukung 01, lalu 01 yang disalahkan. Juga jangan kalau ada yang dukung 02 dan salah, lalu 02 yang disalahkan,” kata Riza Patria di Gedung Nusantara III DPR-RI, Jumat (11/1).

Dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra itu, setiap orang harus tau hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan dilakukan, karena kesalahan seperti begitu akan dipertanggung-jawabkan sendiri. Untuk itu, pihaknya menghormati penegakan hukum secara netral dan indepent.

“Setiap pribadi punya tanggung jawab masing-masing. Kalau sudah dewasa kan kesalahan tanggung jawab  sendiri. Jadi kita hormati penegakan hukum dan kami minta aparat bertindak secara baik, tepat, dan netral serta independen,” ucapnya.

Selain itu, Riza Patria juga menyarankan agatr penegakan hukum dilakukan secara merata dan tidak berpihak pada satu kelompok. “Jangan sampai nanti kalau ini pendukung opsisi, diproses cepat, tapi kalau bagian dari penguasa diprosesnya lambat. Jangan sampai dilihat seperti itu. Karena masyarakat melihat ada kecenderungan perbedaan penanganan,” jelasnya.

“Nah mudah-mudahan persepsi masyarakat salah, dan kuncinya ada pada aparat penegak hukum yang harus membuktikan penegakan, dan pencegahan diperlakukan sama semua kepada warga Negara,” tutupnya. (RGR/Fajar)

source