Connect with us

Politik

Usulan Staf Ahli Anggota DPRD DKI Menuai Polemik

Avatar

Published

on

Kabarpolitik.com – DPRD DKI Jakarta mengusulkan satu anggota dewan disiapkan satu tenaga ahli yang akan membantu mereka mengkaji berbagai persoalan di ibu kota. Namun sebelum usulan ini diputuskan, harus ada aturan sebagai dasar hukum. Demikian disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, kemarin. “Kita butuh (staf ahli) tapi butuh juga ada aturannya,” ujarnya Senin (9/9).

Saat pembahasan ini, Prasetyo mengaku tak masuk dalam tim yang membahas ini sehingga belum tahu detail usulan tersebut. Namun, menurutnya hal tersebut memungkinkan. Selama ini dia mengaku selama ini tenaga ahli disiapkan sendiri olehnya dan dibayar sendiri.

“Ada saya bayar sendiri, ada saya dikasih dua sebagai ketua. Tapi kan itu perlu. Ada mengerti masalah ekonomi, hukum. Kalau di teman fraksi kan kita juga dikasih, tapi kan dibagi-bagi,” jelasnya.

Dia mengatakan, ini juga pernah diusulkan tahun 2017 namun ditolak. Jika ditolak tahun ini menurutnya tak masalah yang penting telah diusulkan. “Mungkin ditolak lagi,” ujarnya.

Staf ahli untuk fraksi memang dianggarkan dalam APBD. Menurutnya masukan dari tenaga ahli sangat dibutuhkan mengingat banyak persoalan di ibu kota.

“Tim ahli kan dari fraksi kita dapat jatah, setiap fraksi dapat jatah dari APBD. Nanti bagaimana perkembangan kota banyak masalah juga. Jakarta ke depan mau gimana kan ada masukan juga,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan usulan tersebut boleh-boleh saja namun ada aturan yang perlu diperhatikan.

“Bahwa sebenarnya perlu menurut saya. Tetapi kalau secara aturan tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah. Kecuali ada aturanya,” kata Taufik kepada wartawan kemarin.

“Tentunya kalau Gerindra menyerahkan kepada mekanisme yang ada saja. Sesuai dengan aturan,” sambungnya.

Menurut Taufik, soal usulan tenaga ahli yang didanai oleh APBD perlu dilihat mekanismenya. “Ada aturannya dari Kemendagri. Jadi kita juga tidak bisa sembarang,” imbuhnya.

Taufik menambahkan, waktu itu usulan serupa pernah diajukan, tapi ditolak. “Akhirnya ada keputusan Mendagri bahwa untuk tenaga ahli sudah ditetapkan jumlahnya. Nanti setelah itu dibagi secara proporsional,” ucapnya.

Sejauh ini ada tidak payung hukum yang membolehkan satu anggota dewan dapat satu tenaga ahli.”Nggak boleh, nggak boleh. Siapa yang punya payung hukum itu. Aturan masih sama belum berubah,” tegas Taufik.

Taufik sendiri mengaku mempunyai dua orang staf yang dibayar dengan kantong pribadinya. “Saya gaji sendiri. Ahli di bidang peraturan perundang-undangan. Kan tidak mungkin tenaga ahli dibayar Rp 2 juta. Bisa dibilang tidak pernah sekolah saya (kalau bayar murah). Sesuai dengan ketentuan keahlian mereka,” tutup Taufik.

Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *