Warga Kabupaten Pangkep Sulsel Mengadu ke DPR

Kabarpolitik.com- Warga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan keluhkan ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan jalur kereta api. Merespon keluhan tersebut, anggota DPRD Pangkep mengadukan ke Komisi V DPR yang khusus mengawasi perusahaan perkeretaapian di Indonesia.

“Bersama ketua DPRD dan wakil ketua DPRD serta anggota DPRD lainnya, sudah bicara menyampaikan keluhan warga terkait nilai ganti rugi  jalur rel kereta api di Pangkep,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Umar Haya, Jumat (23/8/2019).

Meski belum ada hasil yang pasti, Komisi V DPR RI masih akan mengagendakan rapat selanjutnya bersama lembaga terkait.

“Tadi kita bicara dengan Hamka B. Kadi dari Fraksi Golkar. Beliau sudah mengagendakan pertemuan secepatnya dengan lembaga terkait sebelum 9 September 2019 ,” ujarnya.

Umar menyebut, poin-poin yang disampaikan di depan Komisi V DPR RI masih terkait dengan mekanisme penetapan harga.

“Kita tadi sampaikan soal mekanisme penetapan harga, serta informasi awal yang diterima warga kalau ini ganti untung. Karena ganti untung tentu harga sangat jauh beda dengan harga pasaran,” ungkapnya.

Umar juga mengaku, selain soal lahan kereta api, anggota DPRD Pangkep lainnya juga menyampaikan kebutuhan warga yang mendesak.

“Sekalian kita ketemu mereka disana, jadi kita usulkan kebutuhan warga yang mendesak seperti kapal rakyat, jaringan internet untuk Liukang Kalmas dan Tangaya dan bendungan Tombolo agar kiranya didanai APBN,” jelasnya.(RMA)

Sumber