Viral Video Tak Senonoh Dalam Mobil PBB di Israel, Ternyata Pelakunya

Kabarpolitik.com – Video adegan pria dan wanita berhubungan seks di dalam mobil berlogo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencoreng dan membuat malu organisasi dunia tersebut. PBB pun terus melakukan investigasi terkait video adegan tak senonoh itu.

Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric dikutip dari Nypost, bahwa pelaku di dalam video itu diketahui diduga merupakan anggota Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB.

Dujarric mengakui PBB benar-benar terkejut dan juga terganggu dengan video tersebut. Adegan yang ditunjukkan oleh anggotanya, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut PBB selama ini.

“Kami terkejut dan prihatin dan sangat terganggu dengan apa yang terlihat di video ini. Insiden itu bertentangan dengan semua yang kami perjuangkan dan telah bekerja untuk mencapai dalam hal memerangi kesalahan oleh staf PBB,” ungkapnya.

Menurutnya, Pelaku di Tel Aviv, dalam misi pengawasan perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina.

Video yang viral di media sosial itu menunjukkan seorang wanita bergaun merah mengangkangi seorang pria di kursi belakang SUV berkelir putih dengan tulisan UN (United Nations).

Di video itu juga terlihat penumpang lain berada di kursi depan, sedangkan pengemudi tidak terlihat saat mobil bergerak menjauh.

Dujarric mengatakan penyelidikan kasus skandal seks ini dipimpin oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB. “Bergerak sangat cepat,” katanya.

Berdasarkan pada bangunan yang terlihat dalam video, rekaman adegan asusila itu diduga kuat diambil di HaYarkon Street, sebuah area yang biasanya sibuk yang sejajar dengan kawasan pejalan kaki.

“Kami berharap proses ini dapat disimpulkan dengan sangat cepat dan berniat untuk segera mengambil tindakan yang sesuai,” kata Dujarric.

Dujarric mengingatkan, PBB memiliki kebijakan ketat terhadap pelanggaran seksual oleh anggota stafnya.

Staf dapat didisiplinkan jika mereka ditemukan melanggar peraturan perilaku. Mereka yang terlibat bisa dipulangkan atau bahkan dilarang dari operasi penjaga perdamaian PBB. Namun, tambah Dujarric, tanggung jawab untuk menghukumnya diserahkan pada otoritas hukum negara asal staf terkait. [rif]

Source