Connect with us

Politik

Hadapi Ancaman El Nino Ekstrem, Sumail Abdullah Dukung Penguatan Cadangan Beras Nasional

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, mendukung langkah pemerintah memperkuat cadangan beras nasional di tengah ancaman El Nino ekstrem dan tekanan pangan global.

Menurut Sumail, stok beras pemerintah yang mencapai 4,6 juta ton merupakan modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, besarnya cadangan beras tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kekuatan sistem pangan Indonesia.

“4,6 juta ton beras di gudang hanya akan benar-benar menjadi benteng pangan apabila mampu menjamin pasokan dan menjaga harga tetap terjangkau ketika tekanan iklim semakin kuat,” kata Sumail, Jumat (18/9/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok yang tersedia, tetapi juga oleh keberlangsungan produksi petani, ketersediaan air, kelancaran distribusi, serta daya beli masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras yang tersimpan. Kita juga harus memastikan produksi petani tetap berjalan, air tersedia, distribusi tidak terganggu, dan masyarakat tetap mampu membeli beras dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Advertisement

Karena itu, Sumail meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi di sektor produksi pertanian. Ketersediaan air, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting yang harus mendapat perhatian serius ketika El Nino berpotensi menekan produktivitas pertanian.

“Stok yang besar memang penting, tetapi jangan sampai kita terlambat mengantisipasi produksi. Kalau sumber air terganggu dan petani mengalami kesulitan menanam, tekanan terhadap pangan bisa muncul pada periode berikutnya,” ucapnya.

Selain produksi, Sumail menekankan pentingnya memastikan distribusi beras tetap lancar. Cadangan pangan pemerintah harus dapat digunakan secara tepat dan cepat ketika terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga di daerah.

“Cadangan pemerintah harus benar-benar siap digunakan sebagai penyangga. Jangan sampai stok ada di gudang, tetapi masyarakat di daerah tertentu justru mengalami kesulitan mendapatkan beras,” ungkapnya.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak El Nino. Pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gangguan produksi berkembang menjadi persoalan pangan yang lebih besar.

Advertisement

“Antisipasi harus dilakukan dari sekarang. Kita perlu tahu daerah mana yang berpotensi mengalami kekeringan, bagaimana kondisi produksi petaninya, dan bagaimana distribusi pangan ke wilayah tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras pemerintah di gudang Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton hingga September 2026.

Amran menyebut stok tersebut menjadi modal penting menghadapi berbagai tekanan global, termasuk krisis pangan, energi, air, serta ancaman El Nino ekstrem. Ia mengatakan stok beras pemerintah masih dalam kondisi aman meski sektor pertanian menghadapi tantangan akibat fenomena tersebut.

“Bahkan ada El Nino yang sangat ekstrem, ini terberat menurut BMKG. Namun, stok beras kita masih aman,” kata Amran di Jakarta, Kamis.

Stok beras pemerintah pada September 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, stok tercatat 3,9 juta ton, sedangkan pada September 2026 mencapai 4,6 juta ton atau meningkat sekitar 18 persen.

Advertisement

Sumail menilai kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan penguatan cadangan berjalan beriringan dengan perlindungan produksi petani, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.

“Yang paling penting sekarang adalah menjaga agar kekuatan stok ini berkelanjutan. Jangan hanya kuat hari ini, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat ketika produksi menghadapi tekanan,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mulyadi Minta DJP Tinjau Metode Penetapan Target Penerimaan di Jawa Barat Mulyadi Minta DJP Tinjau Metode Penetapan Target Penerimaan di Jawa Barat
Politik24 menit ago

Mulyadi Minta DJP Tinjau Metode Penetapan Target Penerimaan di Jabar

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meninjau metode penetapan target penerimaan pajak di Jawa Barat....

Komisi XIII Dorong Pembinaan Keterampilan dan Kemudahan Integrasi Sosial Warga Binaan Komisi XIII Dorong Pembinaan Keterampilan dan Kemudahan Integrasi Sosial Warga Binaan
Politik27 menit ago

Fransiskus Maria Agustinus Sibarani Dorong Pembinaan Keterampilan dan Kemudahan Integrasi Sosial Warga Binaan

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pembinaan keterampilan dan kemudahan akses hak integrasi sosial bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan....

Komisi I Tinjau Kesiapsiagaan Kogabwilhan II Balikpapan Perkuat Jalur Strategis ALKI II Komisi I Tinjau Kesiapsiagaan Kogabwilhan II Balikpapan Perkuat Jalur Strategis ALKI II
Politik27 menit ago

Komisi I DPR RI Tinjau Kesiapsiagaan Kogabwilhan II Balikpapan Perkuat Jalur Strategis ALKI II

Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan ini...

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas
Politik2 hari ago

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Andreas Hugo Pareira Soroti Integritas Petugas

Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menyusul terungkapnya kasus pesta narkoba yang melibatkan narapidana di Rumah...

Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat
Politik2 hari ago

Andi Yuliani Paris: Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya pendokumentasian sejarah, nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakat adat...

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu
Politik2 hari ago

Bahtra Banong Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra...

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan! Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan!
Politik2 hari ago

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Sukamta: Periksa Secara Transparan!

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online (judol) yang berlangsung di...

Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis
Politik2 hari ago

Setjen DPR RI Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong penguatan profesionalisme dan keseragaman standar teknis dalam penyusunan risalah rapat maupun persidangan di lingkungan...

Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain
Politik2 hari ago

Puan Maharani Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen...

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Politik2 hari ago

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...