Politik
Presiden Prabowo: Lima Bendungan dan B50 Jadi Bukti Nyata Indonesia Menuju Kemakmuran
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peresmian lima bendungan dan implementasi mandatori Biodiesel B50 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengelola kekayaan nasional demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Hal itu disampaikan saat meresmikan lima bendungan secara terpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Presiden menjelaskan, pembangunan lima bendungan tersebut merupakan investasi negara senilai Rp9,79 triliun yang akan memperkuat ketahanan air dan mendukung sektor pertanian. Capaian tersebut, menurutnya, sejalan dengan keberhasilan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengimplementasikan Biodiesel B50 berbasis minyak sawit.
“Lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar Rp9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati, dari kelapa sawit. Sekarang solar kita sudah 50 persen berasal dari kelapa sawit,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo mengatakan, implementasi B50 menjadi tonggak penting menuju kemandirian energi nasional sekaligus langkah awal menghentikan ketergantungan pada impor solar. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp170 triliun setiap tahun.
“Ini prestasi kita. Negara pertama di dunia yang berani dan berhasil menerapkan B50. Dulu banyak yang meragukan, katanya mesin akan rusak dan pabrikan tidak akan mendukung. Tapi hari ini kita buktikan bisa,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan energi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong efisiensi anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih agar lebih banyak sumber daya negara dapat dialokasikan untuk pembangunan.
“Yang kita perjuangkan adalah kemakmuran rakyat Indonesia dengan mengurangi, bahkan kalau bisa menghabisi korupsi, melakukan penghematan, dan meningkatkan efisiensi. Itulah perjuangan kita menuju Indonesia yang makmur,” tegas Presiden.
Melalui pembangunan infrastruktur strategis, penguatan kemandirian energi, dan tata kelola anggaran yang lebih efektif, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill Dukung Kolaborasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Mandiri Menuju Zero Waste 2028
TNI Amankan Kedatangan Kapal JMSDF JS Kunisaki di Pelabuhan Kijing
Kadet KKRI Kunjungi Sekolah Rakyat di Bogor, Disambut Hangat dan Berbagi Inspirasi dengan Siswa
Andre Rosiade Beri Bantuan untuk Balita Penderita Tumor di Padang
Mariana Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Tanah Laut
Presiden Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di New Delhi
Presiden Prabowo Tiba di New Delhi, Hadiri KTT BRICS ke-18
Warga Kesulitan Air, Gerindra Pemalang Turun Tangan Salurkan Bantuan ke 12 Titik
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

