Connect with us

Politik

Edy Asaruddin Tolak Pengalihan Empat Pulau ke Sumut: “Jangan Ganggu Marwah Aceh”

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Gerindra, Edy Asaruddin, secara tegas menolak langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disebut-sebut mengalihkan empat pulau dari Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya mencederai sejarah, tetapi juga merendahkan martabat Aceh sebagai daerah yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Jangan ganggu Aceh. Jangan ambil empat pulau kami. Ingat, Aceh adalah modal besar Indonesia merebut kemerdekaan,” tegas Edy, Senin (16/6/2025).

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempatnya kini menjadi polemik setelah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri disebut sebagai bagian dari wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Politisi yang akrab disapa Edo ini mengingatkan bahwa Aceh adalah wilayah yang menjunjung tinggi nilai adat dan selalu menghormati tamu. Namun, sikap ramah Aceh jangan disalah artikan sebagai kelemahan.

“Aceh sangat memuliakan tamu, tapi jika martabatnya diganggu, itu bentuk penghinaan. Ini bukan sekadar persoalan tanah ini soal harga diri,” katanya.

Advertisement

Edo menilai keputusan Kemendagri tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan fakta historis yang telah lama mengakui keempat pulau itu sebagai bagian dari wilayah Aceh. Ia juga mengutip pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut secara administratif dan historis sah milik Aceh.

“Saya rasa, orang yang tidak belajar hukum pun bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edo mencurigai adanya motif tersembunyi di balik kebijakan ini, termasuk kepentingan elit politik Sumatera Utara untuk menguasai wilayah kaya sumber daya alam tersebut.

Edy juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengusik stabilitas Aceh yang telah puluhan tahun hidup dalam damai pasca-konflik. Menurutnya, keputusan yang sembrono dapat merusak perdamaian yang dibangun dengan susah payah.

“Aceh sudah berdamai. Damai itu indah. Jangan rusak dengan keputusan gegabah yang bisa memantik kembali ketegangan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...