Connect with us

Daerah

Merasa Diperhatikan, Para Petani Karet di Sumsel Berterima Kasih Ke Jokowi

Published

on

Karet merupakan kekayaan daerah yang dimiliki rakyat Sumatra Selatan (Sumsel). Sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan nasibnya melalui karet. Karena itu, mengangkat nilai komoditi utama, yaitu karet di daerah tersebut menjadi tugas besar pemerintah pusat maupun daerah agar nilai jual bahan baku karet tidak anjlog.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, harga karet di Sumsel jauh dari standar, bahkan pernah mencapai titik terendah, yakni Rp 4.600 per kilogram. Baru mulai bulan September hingga Oktober 2018 ini, harga jual getah karet mulai naik dan stabil di angka Rp 9.000 per kilogram.

Nurhadi Maulana, salah satu petani karet di Kabupaten Banyuasin mengaku berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai memperhatikan nasib para petani di Sumsel. Meski harga karet saat ini belum lebih dari Rp 10.000, Nurhadi Maulana merasa senang karena selain harga mulai naik, juga ada gebrakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani karet.

“Dalam beberapa tahun ini, kami sebagai petani karet benar-benar menderita, karena harganya turun total. Saya tidak tahu persoalannya apa, apakah kualitas karet kita mulai menurun, sehingga dihargai murah, tapi sepengetahun saya kulitas karet di Sumsel sangat baik. Atau bisa jadi karena pemerintah kurang peduli. Tapi dalam dua bulan terkahir ini, alhamdulillah harga karet mulai naik,” ujar Nurhadi Maulana saat dimintai keterangannya, di Kabupaten Banyuasin, Kamis (25/10/2018).

Gebrakan yang dimaksud adalah adanya rencana dari Pemprov Sumsel yang akan membangun pabrik ban terbesar, guna meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan petani karet di Sumsel. Dimana rencana tersebut sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk membangun pabrik ban berskala besar di Sumsel.

Advertisement

Nurhadi Maulana sangat antusias dengan rencana pembangunan pabrik ban tersebut. Dengan dibangunnya pabrik itu, ia berharap bisa menjual karetnya langsung tidak melalui tengkulak. Selain itu, ia juga meminta pabrik itu nantinya dikelola dengan baik dan profesional, sehingga kekayaan atas tanaman karet dapat dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat daerah.

“Kita berharap Pemprov Sumsel untuk benar-benar merealisasikan pembangunan pabrik ban terbesar yang sudah diwacanakan itu. Apalagi sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Semoga tidak ada kendala, karena kita petani karet ingin hidup sejahtera, nilai jual karet hasil panen kita tidak hanya menutupi modal tenaga ataupun materi saja, tetapi bisa untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak,” tegas Nurhadi Maulana. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...