Connect with us

Hukum

KoMPAS Tuntut Pembersihan Oknum dan Penegakan Sistem Merit, Soroti Keberadaan Kombes Ferli Hidayat di Mabes Polri

Published

on

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Astacita (KoMPAS) menggelar aksi Mimbar Bebas di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Jumat (30/10/2026).

Aksi ini digelar guna menyuarakan desakan pembersihan internal Korps Bhayangkara dari oknum bermasalah demi mengembalikan kepercayaan publik dan memantapkan penegakan Sistem Merit.

Aksi yang dimulai pada pukul 14.00 WIB tersebut diisi dengan orasi ilmiah serta panggung aspirasi rakyat. KoMPAS menilai bahwa gagasan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ serta komitmen pembenahan internal di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto harus dikawal secara konsisten, terutama dalam menerapkan kebijakan manajemen aparatur yang objektif dan berintegritas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014.

“Tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ bukan sekadar slogan kosong, melainkan asa mendalam rakyat Indonesia akan kembali tegaknya marwah Tri Brata. Di tengah upaya pembenahan internal menuju sistem merit yang adil dan transparan, harapan rakyat terancam oleh masih tersisanya oknum-oknum yang rekam jejaknya melukai rasa keadilan publik,” ungkap juru bicara KoMPAS, Amri Loklomin.

Salah satunya, KoMPAS secara khusus menyoroti keberadaan Kombes Pol Ferli Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Polri.

Advertisement

Amri menyampaikan, Ferli Hidayat memiliki rekam jejak kelam berkaitan dengan Tragedi Kanjuruhan Malang.

“Pembiaran terhadap oknum-oknum bermasalah di dalam struktur kepolisian dinilai dapat merusak institusi Korps Bhayangkara dari dalam serta mengkhianati prinsip-prinsip reformasi Polri,” ujarnya.

Melalui panggung Mimbar Bebas ini, KoMPAS menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pimpinan Polri:

Pertama, pembersihan Internal Polri: Mendesak penindakan tegas dan penyingkiran oknum-oknum bermasalah, termasuk Kombes Ferli Hidayat, dari posisi strategis kepolisian.

Kedua, Penegakan Sistem Merit secara Komprehensif: Memastikan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dilakukan secara adil, objektif, berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan integritas.

Advertisement

Ketiga, Penyelamatan Reformasi Kepolisian: Mengembalikan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang berkeadilan tanpa kompromi terhadap pelanggaran masa lalu.

“KoMPAS menegaskan akan terus mengawal proses reformasi di tubuh kepolisian demi mewujudkan institusi Polri yang bersih, profesional dan dicintai masyarakat,” kata Amri.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik4 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik4 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik4 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik4 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik4 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik4 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik4 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik4 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik4 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik4 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...