Connect with us

Opini

Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?

Published

on

Peluang Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 melalui Partai Gerindra saat ini terbentur keputusan internal partai. Gerindra telah memberikan mandat kepada Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Keputusan tersebut merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di Hambalang, Jawa Barat, pada 13 Februari 2025. Dalam forum tersebut, kader dan pengurus Gerindra meminta Prabowo bersedia kembali mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra saat itu, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Prabowo menjawab permintaan tersebut dengan kata “Insya Allah”, sembari meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden RI dan memenuhi janji kepada rakyat.

Keputusan KLB tersebut sekaligus memperjelas arah politik Gerindra menuju Pemilu 2029. Partai berlambang kepala Garuda itu tidak perlu lagi mencari figur lain untuk posisi capres selama keputusan kongres tersebut masih menjadi garis politik partai.

Dedi Mulyadi Bukan Capres Gerindra

Nama Dedi Mulyadi memang berpotensi masuk dalam bursa Pilpres 2029. Elektabilitasnya juga mulai diperhitungkan dalam peta politik nasional setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Advertisement

Namun, tingginya elektabilitas tidak otomatis membuat Dedi mendapatkan tiket capres dari Gerindra.

Persoalannya sederhana, Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai figur yang akan dicalonkan pada Pilpres 2029.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa keputusan pencalonan kembali Prabowo merupakan mandat kongres. Menurutnya, keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian politik bagi Gerindra menghadapi Pilpres 2029.

Dengan demikian, selama keputusan KLB tidak berubah, Dedi Mulyadi tidak dapat maju sebagai capres 2029 dengan menggunakan tiket Partai Gerindra.

Bukan Berarti Dedi Tak Bisa Maju Capres

Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti peluang Dedi Mulyadi untuk menjadi capres pada 2029 otomatis tertutup.

Advertisement

Secara politik, Dedi masih dapat menjadi kandidat apabila terdapat partai atau koalisi partai lain yang memberikan dukungan kepadanya. Namun, skenario tersebut akan berbeda dengan pencalonan melalui Gerindra.

Dedi juga dapat masuk dalam pembicaraan sebagai calon wakil presiden jika Gerindra dan koalisi pendukung Prabowo nantinya memutuskan untuk memilihnya sebagai pasangan Prabowo.

Artinya, posisi Dedi dalam Pilpres 2029 masih sangat terbuka untuk berkembang. Tetapi satu hal yang sudah jelas adalah tiket capres dari Gerindra saat ini berada di tangan Prabowo Subianto.

Prabowo-Dedi Bisa Menjadi Skenario

Salah satu skenario yang menarik adalah kemungkinan Dedi Mulyadi menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan resmi Gerindra yang menetapkan Dedi sebagai cawapres. Pembahasan mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo masih menjadi bagian dari dinamika politik menuju 2029.

Advertisement

Karena itu, terlalu dini menyebut Dedi sebagai capres ataupun cawapres Gerindra.

Yang sudah memiliki dasar keputusan resmi adalah pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra untuk Pilpres 2029.

Dedi Harus Mencari Jalan Politik Lain

Jika Dedi Mulyadi benar-benar ingin maju sebagai capres pada 2029, sementara Gerindra tetap mengusung Prabowo, maka secara politik ia harus mendapatkan dukungan dari partai atau koalisi lain.

Pilihan tersebut tentu tidak sederhana. Dedi merupakan kader Gerindra sehingga langkah untuk maju dengan kendaraan politik lain akan memiliki konsekuensi politik tersendiri.

Di sisi lain, jika Dedi tetap berada di barisan Gerindra, peluang yang lebih realistis adalah menunggu keputusan partai mengenai posisi calon wakil presiden atau memainkan peran penting dalam pemerintahan dan partai.

Advertisement

Gerindra sendiri telah menegaskan arah politiknya. Kongres memberikan mandat kepada Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029, sementara Prabowo juga kembali dipercaya memimpin Gerindra periode 2025–2030.

Dengan konfigurasi tersebut, Dedi Mulyadi belum memiliki jalan untuk menjadi capres 2029 dari Partai Gerindra.

Namun, dinamika politik Indonesia masih sangat panjang. Menjelang Pemilu 2029, konfigurasi koalisi, elektabilitas tokoh, keputusan partai, dan perkembangan pemerintahan Prabowo akan menjadi faktor yang menentukan.

Untuk saat ini, peta sederhananya adalah Gerindra untuk Prabowo, sementara Dedi Mulyadi harus mencari jalur politik lain jika ingin maju sebagai capres.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik5 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik6 hari ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik6 hari ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik6 hari ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik6 hari ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik6 hari ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik6 hari ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik6 hari ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik6 hari ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik6 hari ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...