Connect with us

Opini

Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?

Published

on

Peluang Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 melalui Partai Gerindra saat ini terbentur keputusan internal partai. Gerindra telah memberikan mandat kepada Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Keputusan tersebut merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di Hambalang, Jawa Barat, pada 13 Februari 2025. Dalam forum tersebut, kader dan pengurus Gerindra meminta Prabowo bersedia kembali mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra saat itu, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Prabowo menjawab permintaan tersebut dengan kata “Insya Allah”, sembari meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden RI dan memenuhi janji kepada rakyat.

Keputusan KLB tersebut sekaligus memperjelas arah politik Gerindra menuju Pemilu 2029. Partai berlambang kepala Garuda itu tidak perlu lagi mencari figur lain untuk posisi capres selama keputusan kongres tersebut masih menjadi garis politik partai.

Dedi Mulyadi Bukan Capres Gerindra

Nama Dedi Mulyadi memang berpotensi masuk dalam bursa Pilpres 2029. Elektabilitasnya juga mulai diperhitungkan dalam peta politik nasional setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Advertisement

Namun, tingginya elektabilitas tidak otomatis membuat Dedi mendapatkan tiket capres dari Gerindra.

Persoalannya sederhana, Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai figur yang akan dicalonkan pada Pilpres 2029.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa keputusan pencalonan kembali Prabowo merupakan mandat kongres. Menurutnya, keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian politik bagi Gerindra menghadapi Pilpres 2029.

Dengan demikian, selama keputusan KLB tidak berubah, Dedi Mulyadi tidak dapat maju sebagai capres 2029 dengan menggunakan tiket Partai Gerindra.

Bukan Berarti Dedi Tak Bisa Maju Capres

Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti peluang Dedi Mulyadi untuk menjadi capres pada 2029 otomatis tertutup.

Advertisement

Secara politik, Dedi masih dapat menjadi kandidat apabila terdapat partai atau koalisi partai lain yang memberikan dukungan kepadanya. Namun, skenario tersebut akan berbeda dengan pencalonan melalui Gerindra.

Dedi juga dapat masuk dalam pembicaraan sebagai calon wakil presiden jika Gerindra dan koalisi pendukung Prabowo nantinya memutuskan untuk memilihnya sebagai pasangan Prabowo.

Artinya, posisi Dedi dalam Pilpres 2029 masih sangat terbuka untuk berkembang. Tetapi satu hal yang sudah jelas adalah tiket capres dari Gerindra saat ini berada di tangan Prabowo Subianto.

Prabowo-Dedi Bisa Menjadi Skenario

Salah satu skenario yang menarik adalah kemungkinan Dedi Mulyadi menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan resmi Gerindra yang menetapkan Dedi sebagai cawapres. Pembahasan mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo masih menjadi bagian dari dinamika politik menuju 2029.

Advertisement

Karena itu, terlalu dini menyebut Dedi sebagai capres ataupun cawapres Gerindra.

Yang sudah memiliki dasar keputusan resmi adalah pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra untuk Pilpres 2029.

Dedi Harus Mencari Jalan Politik Lain

Jika Dedi Mulyadi benar-benar ingin maju sebagai capres pada 2029, sementara Gerindra tetap mengusung Prabowo, maka secara politik ia harus mendapatkan dukungan dari partai atau koalisi lain.

Pilihan tersebut tentu tidak sederhana. Dedi merupakan kader Gerindra sehingga langkah untuk maju dengan kendaraan politik lain akan memiliki konsekuensi politik tersendiri.

Di sisi lain, jika Dedi tetap berada di barisan Gerindra, peluang yang lebih realistis adalah menunggu keputusan partai mengenai posisi calon wakil presiden atau memainkan peran penting dalam pemerintahan dan partai.

Advertisement

Gerindra sendiri telah menegaskan arah politiknya. Kongres memberikan mandat kepada Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029, sementara Prabowo juga kembali dipercaya memimpin Gerindra periode 2025–2030.

Dengan konfigurasi tersebut, Dedi Mulyadi belum memiliki jalan untuk menjadi capres 2029 dari Partai Gerindra.

Namun, dinamika politik Indonesia masih sangat panjang. Menjelang Pemilu 2029, konfigurasi koalisi, elektabilitas tokoh, keputusan partai, dan perkembangan pemerintahan Prabowo akan menjadi faktor yang menentukan.

Untuk saat ini, peta sederhananya adalah Gerindra untuk Prabowo, sementara Dedi Mulyadi harus mencari jalur politik lain jika ingin maju sebagai capres.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...