Soal Kabinet, Anwar Ibrahim Minta Waktu Tentukan Nama Menteri

Kabarpolitik.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa susunan kabinetnya belum selesai. Dia masih harus mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak sebelum mengungkap nama-nama menteri yang terpilih.

”Tidak seperti sebelumnya, ini adalah pemerintahan persatuan yang melibatkan banyak partai. Sebelum membuat keputusan apa pun, saya harus mendengarkan pandangan semua pihak,” ujarnya seperti dikutip The Straits Times.

Masalahnya tidak hanya terletak pada banyaknya partai yang terlibat. Tapi, juga jumlah kursi yang dipangkas. Sejak awal, Anwar menegaskan bahwa jumlah menteri, gaji, dan tunjangan mereka akan dikurangi. Tidak ada lagi bagi-bagi jabatan. Anwar mencontohkan pemerintahan sebelumnya yang bisa mengalokasikan jabatan menteri hingga 50–70. Jika masih kurang, akan ditunjuk sebagai penasihat maupun utusan khusus. ”Saya tidak ingin melakukan hal itu,” tegasnya.

Siapa saja sosok yang dipilih Anwar memang menjadi pembicaraan hangat. Terlebih, pemerintahannya didukung koalisi Barisan Nasional (BN). Banyak petinggi BN, utamanya yang berasal dari Partai UMNO, terlibat skandal korupsi. Publik juga bertanya-tanya kesepakatan apa yang ditawarkan Anwar sehingga BN mau mendukungnya.

Beberapa pengamat memperkirakan bahwa pembebasan mantan PM Najib Razak ataupun pengangkatan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak termasuk di dalamnya. Zahid terlibat dalam 47 dakwaan korupsi.

”Anwar terlalu cerdas dan tidak dalam kondisi putus asa untuk mengambil langkah yang akan dilihat sebagai kehilangan niat baik kepada masyarakat dengan cepat,” ujar Chris Barrett, koresponden Asia Tenggara untuk The Sydney Morning Herald.

Anwar memang berusaha melakukan perubahan besar-besaran di pemerintahannya. Dia menolak menggunakan limusin Mercedes-Benz S600 sebagai kendaraan dinas, memastikan tidak ada pembelian barang-barang baru yang tidak penting di departemen PM, dan meminta semua departemen melakukan hal serupa.

Selasa (29/11) dia juga membuat kebijakan baru. Yaitu, tidak ada pengadaan di pemerintahan yang dilakukan tanpa tender.

Di lain pihak, mantan PM Ismail Sabri Yaakob menampik rumor yang beredar setelah disebar akun Yusoff Bachek. Yaitu, ada pengeluaran sebesar MYR 620 miliar di Departemen Keuangan yang belum dicatat. Pengeluaran itu terjadi pada 2020–2022 selama momen pengendalian pergerakan penduduk untuk mencegah persebaran Covid-19.

(jp)