Awasi Penulisan Sejarah Indonesia, Himmatul Aliyah Tegaskan Pentingnya Keterlibatan Publik

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI tengah menginisiasi penulisan ulang Sejarah Indonesia dengan semangat “Reinventing Indonesian Identity” sebagai bagian dari agenda prioritas 2025 untuk memperkuat jati diri bangsa.

Dalam rangka pengawasan, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/7/2025), guna memastikan proses penulisan berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel secara ilmiah.

Ketua rombongan, Himmatul Aliyah, menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak, termasuk pelaku sejarah, akademisi lokal, budayawan, komunitas adat, hingga kelompok minoritas dan perempuan.

“Sejarah bukan milik pemerintah atau kelompok tertentu, tapi milik seluruh bangsa. Karena itu, partisipasi luas sangat penting untuk mencegah dominasi narasi tunggal,” ujarnya.

Himmatul juga mengingatkan agar proses ini tidak sarat kepentingan politik atau terlalu sentralistik, mengingat sejumlah kekhawatiran publik terkait potensi politisasi dan minimnya pelibatan komunitas lokal.

Sebagai informasi, penulisan sejarah ini melibatkan 113 penulis dan 20 editor dari berbagai latar belakang. Namun, prosesnya menuai kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil karena dianggap belum inklusif.

Menutup kunjungan, Himmatul menyatakan bahwa seluruh masukan akan dibawa ke Komisi X sebagai bahan rekomendasi untuk memperkuat arah kebijakan penulisan sejarah nasional.

“Masukan dari forum ini akan kami bawa sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bersama Kementerian Kebudayaan,” tutupnya.