Connect with us

Politik

Melati: Posbakum Penting untuk Edukasi Hukum Masyarakat Desa

Published

1 tahun ago

on

rnKomisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini mengemuka dalam rapat kunjungan kerja reses antara Komisi XIII DPR dan jajaran kantor wilayah ketiga kementerian di Kalimantan Timur yang digelar di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).rnAnggota Komisi XIII DPR RI Melati menyampaikan penghargaan terhadap performa Kantor Imigrasi Kelas I di Kalimantan Timur yang dinilai telah menunjukkan pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.rn“Saya mengapresiasi apa yang kami lihat hari ini. Kantor Imigrasi Kelas I tampil keren, baik dari segi layanan maupun infrastrukturnya. Kami mendukung usulan kenaikan status menjadi Kelas I Khusus,” ujar Melati dalam rapat tersebut.rnDalam forum tersebut, Melati juga menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh petugas imigrasi yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia menegaskan pentingnya dukungan asuransi jiwa bagi petugas yang kerap harus menempuh jalur sungai dan kondisi geografis ekstrem dalam menjalankan tugas.rn“Tadi kami lihat video tentang kondisi lapangan, petugas harus menyeberang sungai dengan kapal kecil. Ini sangat berisiko. Asuransi jiwa harus menjadi bagian dari anggaran yang kami perjuangkan dalam rapat kerja bersama Menteri,” ujarnya.rnBerdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat lebih dari 15 PLBN di Indonesia, sebagian besar di kawasan perbatasan Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Namun hingga kini, belum seluruh petugas lapangan di PLBN tercakup dalam skema perlindungan jiwa yang memadai.rnMelati juga menyinggung program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dinilai strategis dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di desa dan wilayah terpencil. Ia menggarisbawahi pentingnya peran paralegal dalam membangun kesadaran hukum di akar rumput.rn“Target 1.522 posbakum itu cukup agresif. Namun saya yakin bisa tercapai jika didukung SDM yang cukup dan pengelolaan anggaran yang efektif,” kata Melati. “Paralegal sangat penting bagi masyarakat yang minim pemahaman hukum. Dengan pendampingan, mereka tidak akan takut lagi menghadapi persoalan hukum.”rnSaat ini, berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), jumlah Posbakum di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 1.150 unit. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 7.000 unit pada akhir 2025, termasuk pelibatan lebih banyak paralegal di tingkat desa.rnMelati juga menyoroti kolaborasi antara kanwil dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Program Penegakan, Pemajuan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Salah satu layanan yang diapresiasi adalah penyediaan fasilitas prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil di kantor imigrasi.rn“Program P5HAM ini patut dicontoh. Pelayanan yang sensitif terhadap kelompok prioritas adalah wujud nyata penghormatan terhadap HAM,” ucapnya.rnIa menambahkan bahwa seluruh anggota Komisi XIII DPR memiliki tanggung jawab untuk turut menyosialisasikan program tersebut di daerah pemilihan masing-masing sebagai bagian dari edukasi publik.rnMelati juga menyoroti terbatasnya jumlah personel kanwil di Kalimantan Timur yang hanya berjumlah 10 orang, dengan anggaran sekitar Rp986 juta. Ia menegaskan perlunya semangat dan komitmen tinggi dari para pegawai untuk tetap menjaga kualitas layanan publik.rn“Walaupun SDM terbatas, kami harap semangat tetap tinggi. Kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat untuk memperluas jangkauan program,” tuturnya. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...