Connect with us

Politik

Melati: Posbakum Penting untuk Edukasi Hukum Masyarakat Desa

Published

12 bulan ago

on

rnKomisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini mengemuka dalam rapat kunjungan kerja reses antara Komisi XIII DPR dan jajaran kantor wilayah ketiga kementerian di Kalimantan Timur yang digelar di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).rnAnggota Komisi XIII DPR RI Melati menyampaikan penghargaan terhadap performa Kantor Imigrasi Kelas I di Kalimantan Timur yang dinilai telah menunjukkan pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.rn“Saya mengapresiasi apa yang kami lihat hari ini. Kantor Imigrasi Kelas I tampil keren, baik dari segi layanan maupun infrastrukturnya. Kami mendukung usulan kenaikan status menjadi Kelas I Khusus,” ujar Melati dalam rapat tersebut.rnDalam forum tersebut, Melati juga menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh petugas imigrasi yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia menegaskan pentingnya dukungan asuransi jiwa bagi petugas yang kerap harus menempuh jalur sungai dan kondisi geografis ekstrem dalam menjalankan tugas.rn“Tadi kami lihat video tentang kondisi lapangan, petugas harus menyeberang sungai dengan kapal kecil. Ini sangat berisiko. Asuransi jiwa harus menjadi bagian dari anggaran yang kami perjuangkan dalam rapat kerja bersama Menteri,” ujarnya.rnBerdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat lebih dari 15 PLBN di Indonesia, sebagian besar di kawasan perbatasan Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Namun hingga kini, belum seluruh petugas lapangan di PLBN tercakup dalam skema perlindungan jiwa yang memadai.rnMelati juga menyinggung program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dinilai strategis dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di desa dan wilayah terpencil. Ia menggarisbawahi pentingnya peran paralegal dalam membangun kesadaran hukum di akar rumput.rn“Target 1.522 posbakum itu cukup agresif. Namun saya yakin bisa tercapai jika didukung SDM yang cukup dan pengelolaan anggaran yang efektif,” kata Melati. “Paralegal sangat penting bagi masyarakat yang minim pemahaman hukum. Dengan pendampingan, mereka tidak akan takut lagi menghadapi persoalan hukum.”rnSaat ini, berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), jumlah Posbakum di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 1.150 unit. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 7.000 unit pada akhir 2025, termasuk pelibatan lebih banyak paralegal di tingkat desa.rnMelati juga menyoroti kolaborasi antara kanwil dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Program Penegakan, Pemajuan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Salah satu layanan yang diapresiasi adalah penyediaan fasilitas prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil di kantor imigrasi.rn“Program P5HAM ini patut dicontoh. Pelayanan yang sensitif terhadap kelompok prioritas adalah wujud nyata penghormatan terhadap HAM,” ucapnya.rnIa menambahkan bahwa seluruh anggota Komisi XIII DPR memiliki tanggung jawab untuk turut menyosialisasikan program tersebut di daerah pemilihan masing-masing sebagai bagian dari edukasi publik.rnMelati juga menyoroti terbatasnya jumlah personel kanwil di Kalimantan Timur yang hanya berjumlah 10 orang, dengan anggaran sekitar Rp986 juta. Ia menegaskan perlunya semangat dan komitmen tinggi dari para pegawai untuk tetap menjaga kualitas layanan publik.rn“Walaupun SDM terbatas, kami harap semangat tetap tinggi. Kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat untuk memperluas jangkauan program,” tuturnya. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...