Connect with us

Jabodetabek

Permudah Warga Bayar Pajak, Smartcard PBB Bapenda Tangsel Raih Juara Dua KIPP Banten 2025

Published

on

rnInovasi Smartcard PBB P-2 yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil meraih juara dua Kategori Inovasi Terbaik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025, Senin (1/12).rnPenghargaan diberikan oleh Andra Soni dan diterima langsung oleh Sekretaris Bapenda Tangsel, Rahayu Sayekti bersamaan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI.rnRahayu Sayekti mengatakan, penghargaan ini diberikan atas terobosan pelayanan publik yang mempermudah warga dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).rnSmartcard PBB P-2 Bapenda Tangsel Raih Juara 2 Kategori Inovasi Terbaik KIPP Provinsi Banten 2025rnBukan tanpa alasan, inovasi tersebut lahir dari persoalan klasik yang setiap tahun dihadapi warga. Banyak wajib pajak kehilangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sehingga tidak mengingat Nomor Objek Pajak (NOP) saat hendak membayar PBB, baik secara daring maupun luring.rn rn“Kondisi itu membuat warga harus datang ke loket untuk meminta ulang data NOP, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menunda pembayaran karena terkendala waktu,” katanya.rnSelain itu, distribusi SPPT melalui kelurahan hingga RT/RW juga kerap tidak sampai ke tangan warga. Akibatnya, sebagian wajib pajak tidak mengetahui besaran PBB yang harus dibayarkan.rnMelihat berbagai hambatan tersebut, Bapenda Tangsel melakukan langkah inovatif dengan meluncurkan Smart Card PBB, sebuah kartu pintar yang memuat barcode.rnDengan kartu pintar itu, para wajib pajak cukup memindai barcode tersebut dan otomatis terhubung ke situs Bapenda untuk melihat informasi pajak hingga melakukan pembayaran secara online.rnInovasi ini sejalan dengan peta jalan TP2DD Kota Tangsel 2023–2025 yang mendorong peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital, seperti mobile banking, virtual account, dan QRIS, sebagai bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).rnAyu menambahkan, Smart card PBB membawa sejumlah manfaat, mulai dari kemudahan akses, keamanan data, hingga efisiensi waktu sehingga diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat terkait pembangunan Tangsel. (Mus)rnrn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...