Ambil Alih Lahan Negara yang Dikuasai Swasta untuk Perumahan Rakyat, Komisi V DPR RI: Harus Tetap Humanis

“Lahan negara tidak boleh dikuasai pihak lain. Lahan negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, sudah tepat jika lahan-lahan tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat,” ujar Syafiuddin, Selasa (7/4/2025).

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan perumahan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah dan menengah yang hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki rumah. “Masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian yang layak. Pemerintah harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” tambahnya.

Syafiuddin juga mengaitkan langkah tersebut dengan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membutuhkan banyak langkah terobosan mengingat keterbatasan lahan yang saat ini menjadi salah satu kendala terbesar.

“Program 3 juta rumah ini adalah prioritas pemerintah, dan pemanfaatan lahan negara menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat realisasinya,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar proses pengambilalihan lahan dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Menurutnya potensi chaos sangat mungkin terjadi mengingat pihak swasta yang menguasai lahan selama ini juga mendapatkan keuntungan besar.

“Pengambilalihan lahan negara yang dikuasai pihak lain harus dilakukan secara humanis dan sesuai prosedur hukum, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal lahan negara yang banyak diduduki oleh pihak lain. Lahan tersebut merupakan tanah-tanah yang berada di bantaran rel kereta api.

Prabowo langsung memberikan arahan agar lahan tersebut segera diambil alih dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya untuk pembangunan rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.