Connect with us

Politik

Bukan Hanya Soal Angka, Nihayatul Wafiroh: 27 Ribu Suspek TBC di Banyuwangi Bom Waktu Kesehatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 3.169 warga terkonfirmasi positif TBC, sementara lebih dari 27.000 warga lainnya berstatus suspek.

Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait potensi penularan yang masih luas di tengah masyarakat. Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, menegaskan bahwa tingginya angka suspek menunjukkan perlunya langkah agresif dalam skrining dan pelacakan kasus.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keselamatan masyarakat. Besarnya jumlah suspek menandakan potensi penularan di masyarakat masih sangat tinggi. Deteksi dini harus diperluas agar kasus ditemukan lebih cepat dan rantai penularan segera terputus,” ujar Ninik dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa ini menyoroti temuan bahwa mayoritas kasus TBC di Banyuwangi menyerang kelompok usia produktif. Menurutnya, dampak TBC tidak berhenti pada masalah kesehatan fisik semata, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi keluarga.

“Jika usia produktif tumbang karena TBC, produktivitas menurun dan ekonomi keluarga pasti terdampak. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan secara lintas sektor,” tambahnya.

Advertisement

Meski angka kasus cukup tinggi, Ninik mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Banyuwangi yang proaktif melakukan pelacakan kontak erat hingga ke level komunitas. Namun, ia mengingatkan bahwa penemuan kasus harus dibarengi dengan komitmen pasien untuk sembuh total.

Beberapa poin krusial yang ditekanan oleh Ninik meliputi:

* Kepatuhan Pengobatan: Pasien wajib menyelesaikan terapi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) selama minimal enam bulan tanpa putus.

* Cegah Resistensi Obat: Ketidakpatuhan berisiko memicu resistensi obat (TBC-RO) yang jauh lebih sulit dan mahal untuk disembuhkan.

* Layanan Gratis: Masyarakat diminta memanfaatkan program pengobatan gratis dari pemerintah secara optimal.

Advertisement

* Ketersediaan Stok: Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan stok obat dan kualitas pendampingan pasien di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Ninik optimis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kesadaran masyarakat, target eliminasi TBC di Banyuwangi dan secara nasional dapat tercapai.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...