Pemerintahan
Mitigasi Krisis Penyakit Menular

JAKARTA– Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BPPOM serta MUI menggelar rapat koordinasi terbatas mengenai mitigasi krisis penyakit menular di Bina Graha pada Selasa (16/7).
Terdapat beberapa kasus penyakit menular di antaranya adalah polio, campak, difteri, Hepatitis a dan antraks yang membutuhkan perhatian penuh oleh pemerintah pusat serta daerah. Sangat memungkinkan jika penyakit menular tersebut dapat dicegah sejak dini melalui penyegeraan imunisasi di bukan hanya daerah yang terjangkit, namun juga di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus sehat terlebih dahulu, baru bisa berpendidikan dan perekonomian pun akan naik. Maka dari itu penting melakukan imunisasi nasional terutama untuk pencegahan penyakit menular” ujar Menkes Nila Moeloek.
Sementara itu kandungan vaksin yang beredar saat ini menjadi polemik karena bahan bakunya yang tergolong non halal dan itulah kekhawatiran masyarakat mengenai vaksin. .
“Dalam keadaan darurat vaksin dari bahan baku non halal dapat dihalalkan, namun jika ada vaksin yang berasal dari bahan baku yang halal maka itu harus menjadi prioritas,” ungkap Menteri Agama, Lukman Hakim.
Kastaf Moeldoko menanggapi serius kasus ini, beberapa masyarakat masih mempercai berita bohong mengenai vaksin sehingga membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukan imunisasi.
“Ini erat hubungannya dengan masa depan bangsa ini, oleh karenanya MUI dan kementerian agama membentuk sosialisasi serta pengawasan. Butuh penyelarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ini jadi atensi kita bersama” jelas Kastaf.
Kastaf menambahkan untuk pencegahan penyakit menular terutama dengan penggunaan vaksin, harus diawasi betul-betul sehingga tidak menimbulkan kepanikan ditengah-tengah masyarakat.
Lain hal Kemenkes menjelaskan bahwa ada penyakit menular yang masih dapat dikendalikan seperti Antraks.
