Ini Kontradiksi Dalam Kebijakan Jokowi Mengangkat Wamen

Kabarpolitik.com- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR Saleh Partaonan Daulay merasakan ada kontradiksi dalam kebijakan Presiden Jokowi dalam mengangkat wakil menteri (wamen) dengan keinginan yang kerap disampaikan Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi.

Saleh Daulay mengatakan, dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas eselonisasi menjadi dua level. Tapi kini setelah menyusun kabinet, mengapa harus muncul 12 wamen.

“Apakah (pengangkkatan wamen) ini tidak bertentangan dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan tadi,” kata Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Apalagi, lanjut Saleh, hampir di semua kementrian/lembaga itu sudah ada dirjen dan deputi. Bahkan kata dia, dirjen-dirjen ini juga menangani masalah-masalah khusus. Artinya sudah ada yang membantu menteri dari dalam. Lantas mengapa sekarang masih pakai wamen, yang tugasnya sama-sama membantu menteri.

“Nah ini bagaimana job description di dalamnya nanti. Apakah wamen hanya dipakai untuk tugas seremonial, seperti membuka pelatihan, rapat, atau mengeksekusi program,” sambungnya.

Disisi lain Saleh mempertanyakan sumber anggaran untuk wamen yang menurut sepengetahuannya tidak tercantum dalam APBN 2020.

“Persoalannya nanti anggarannya dari mana. Apakah nanti perlu dilakukan pembahasan anggaran lagi hanya untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian,” tandasnya.[sgh]

Sumber