Kebagian Jatah Menteri di Kabinet Indonesia Maju, PPP Tetap Kritis

Kabarpolitik.com.COM – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan pihaknya akan tetap kritis meskipun Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Suharso diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10). “Oh ya tetap (kritis), karena DPR menjalankan fungsi pengawasan,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).

Menurut Baidowi, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat di DPR, selain legislasi dan anggaran. Ia menambahkan DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya. “Siapa pun mitra kerjanya tetap akan kami kritisi apabila program-programnya tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai undang-undang, tidak pro rakyat, tidak pro umat,” papar Baidowi.

Mantan wartawan yang karib disapa Awiek ini mencontohkan, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada periode lalu membuat sebuah kebijakan menerapkan full day school, yang mendapat penolakan dari masyarakat khususnya praktisi pendidikan keagamaan.

Saat itu, kata Baidowi, DPR menyampaikan bahwa program mendikbud tersebut bagus, tetapi tidak tepat kalau diterapkan ke semuanya, dan harus ada pemilihan yakni sekolah yang benar-benar siap. Kalau sekolah yang belum siap jangan dipaksakan. “Kami sampaikan secara santun, secara beradab, dan diterima. Model-model seperti itu yang kami lakukan,” ungkapnya.

Lebih jauh Awiek menuturkan, kader PPP juga tidak akan sungkan mengkritisi ketumnya yang menjadi menteri. “Oh tidak (sungkan). Itu kan sudah biasa,” tegas dia.

Awiek mencontohkan, saat Lukman Hakim Saifuddin yang juga ketua Majelis Pakar PPP menjabat menteri agama, kader partai berlambang Kabah itu juga banyak memberikan kritikan dan masukan.

“Misalnya, kemarin saya sempat di Komisi VIII DPR mengkritisi banyak pelaksana tugas di Kementerian Agama yang belum dilantik. Ya kami kritisi, karena kalau plt kan tidak bisa kerja maksimal,” jelasnya.

Awiek menambahkan model-model seperti itulah yang dilakukan agar check and balance tetap berjalan. Hanya saja, ujar Awiek, pihaknya tetap memiliki diksi atau bahasa yang santun, bijak. “Tidak perlu teriak-teriak yang penting substansinya tersampaikan ke pemerintah,” tutur Awiek.

Lebih lanjut, Awiek membantah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menolak kehadiran Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. “Tidak, tidak ada sama sekali. Kalau menolak, harusnya Gerindra ditolak juga dong,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya memahami hak prerogatif presiden sendiri yang melihat kebutuhan terhadap koalisi ke depan, termasuk menjaga stabilitas politik, khususnya dengan parlemen.

Awiek menilai mungkin saja dengan masuknya Partai Gerindra, kekuatan di parlemen sudah cukup dominan dan signifikan. Karena itu, kata dia, kalaupun ada kerja sama, mungkin di tempat lain.[ab]

Source