Politisi PKB: Menteri Agama Kok Urusin Cadar, Ngapain Sih?  

Kabarpolitik.com.COM – Isu larangan bercadar hingga sindiran celana jingkrak yang dilontarkan Menteri Agama, Fachrul Razi direspon beberapa politisi F-PKB di Senayan. Dari sejumlah “kontroversi” yang dilontarkan Menag, mereka meminta Fachrul untuk tidak mengurusi isu sensitif hingga gaya busana masyarakat, sehingga berimbas adanya nyinyiran bertubi-tubi kepadanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, wacana larangan penggunaan cadar ini, meski tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran maupun Hadist, namun dia tetap meminta Menag lebih berhati-hati melontarkan pernyataan yang sifatnya sensitif.

Mengurusi cadar, kata dia, memang tidak ada salahnya. Tapi itu bisa dilakukan kapan saja. Saat ini, sambungnya, ada hal-hal urgen lain yang bisa diperhatikan Fachrul.

“Cadar memang tidak ada di dalam ayat Alquran, tapi tidak mesti ada di dalam ayat Alquran. Ada hadis, ada ijtimak ulama, ada kias, dan lain sebagainya. Nah dia jangan masuk di hal-hal sensitif, ” kata Marwan, kemarin.

“Lah kok cadar yang diurusi? Benar cadar diurusi, ini ya nanti saja. Saya bersikap seperti ini karena tidak ingin Menteri Fachrul tidak menjadi sasaran `nyinyir` masyarakat,” kata Marwan.

Sementara Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan, Fachrul Razi belajar terlebih dahulu tentang ideologi radikalisme dan terorisme ketimbang mengurusi gaya berbusana masyarakat yang menggunakan niqab atau cadar. “Pahami dulu apa itu radikalisme dan apa itu terorisme. Cara berbusana setiap orang berbeda-beda. Kalau tidak berhubungan, ngapain sih,” katanya.

Menurut Yaqut, radikalisme dan terorisme tak memiliki keterkaitan dengan gaya berbusana seseorang. Radikalisme dan terorisme merupakan sebuah ideologi yang bisa tertanam dalam pemikiran masyarakat. “Radikalisme dan terorisme tak memiliki keterkaitan dengan gaya berbusana seseorang,” tegasnya.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu menyarankan Menag untuk mengkaji terlebih dulu apakah kedua paham tersebut memiliki keterkaitan dengan gaya berbusana seseorang atau tidak. “Menag urus soal ini dulu deh. Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, baru keluarkan peraturan itu. Seharusnya Menag dapat saling menghargai budaya yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah budaya bercadar,” tutupnya.[asa]

Source