Otonomi Khusus Gagal Sejahterakan Rakyat Papua

Kabarpolitik.com- Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI terus mendalami persoalan di Tanah Papua seperti hak ekonomi sosial, dan budaya. Tak hanya itu, mereka pun menyoroti persoalan Otonomi Khusus (Otsus), yang dinilai gagal sejahterakan rakyat Papua.

Pansus Papua Filep Wamafma mengatakan, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat dimaksudkan sebagai respon pemerintah pusat atas permasalahan di Papua. Lantaran hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.

Akan tetapi, seiring dengan proses pelaksanaannya belum juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi rakyat Papua.

“Seiring dengan pelaksanaanya, Otsus belum berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya,” kata Filep saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPD RI, Jakarta, pada Senin (20/1/2020).

Senator Asal Papua Barat itu menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 27,53 persen.

Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih diatas 20 persen, yaitu 22,17 persen.

“Tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat belum mampu ditekan secara signifikan walau dana Otsus di tahun 2019 ini telah mencapai Rp. 5,85 Triliun,” ucapnya.

Filep mengaku, bahwa di sektor pendidikan, tenaga pengajar masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai standar pendidikan di Indonesia juga sangat diperlukan.

“Masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki fasilitas gedung sekolah yang layak, dan tidak memiliki sarana penunjang proses belajar-mengajar,” ungkapnya.[ab]

Sumber