Corona Bisa Dicegah, DPR Minta Kepala Daerah Aktif Sosialisasi ke Masyarakat

Kabarpolitik.com – Anggota Komisi IV DPR M. Salim Fakhry mengimbau masyarakat tidak panik dan jangan melakukan aksi borong sembilan bahan pokok (sembako), terkait adanya virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan agar setiap kepala daerah aktif menyosialisasikan persoalan corona. Dia pun menegaskan penjelasan itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kepanikan dan kebingungan di masyarakat.

“Sejauh ini Bapak Presiden Jokowi sudah menjelaskan setiap kepala daerah harus aktif mensosialisasikan. Jangan gara-gara ini, contoh, sembako bisa langka, masker bisa langka, karena masyarakat tidak paham,” kata Salim di Jakarta, Jumat (5/3/2020).

Salim menilai, respons masyarakat melakukan panic buying ini merupakan hal lumrah. Pasalnya, masyarakat terserang dampak psikologis besar dari masuknya virus Corona ke Indonesia.

Namun, lanjut Salim, kepanikan masyarakat di Indonesia khususnya di Aceh, sebenarnya wajar-wajar saja. Ia berharap, para pempinan daerah dapat menjelaskan dengan baik bahwa virus Corona harus diantisipasi.

“Cuma jangan membingungkan, jangan membuat pribadi masyarakat itu panik. Mari kita berserah kepada Yang Maha Kuasa agar virus ini dijauhkan dari dunia khususnya Indonesia,” ungkapnya.

Dampak lain, masih kata Salim, munculnya oknum yang sengaja memanfaatkan momentum atas kenaikan permintaan untuk mengerek harga lebih tinggi dengan menyimpan stok barang. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak harga barang di pasar dan menimbulkan goncangan terhadap pembelian barang.

Untuk itu, Politisi Golkar ini meminta Bulog berperan aktif, mengawasi jangan sampai terjadi penimbunan. Sebab, kalau terjadi penimbunan akan menimbulkan kasus baru.

“Makanya, mulai dari Bulog, pedagang, pejabat, jelaskan ke masyarakat tersebut bahwa corona ini begini. Jangan terlampau panik. Jangan terlampau bingung menghadapi virus ini,” jelasnya.

“Yang penting buat pemerintah mempersiapkan fasilitas kesehatan, supaya bisa menanggulangi atau menangani dengan lebih baik. Sebenarnya kalau informasinya jelas, langkah-langkah pemerintah juga dipercaya publik, maka tidak akan mungkin memicu kepanikan masyarakat lebih lanjut,” pungkasnya.[asa]