Walikota Makassar Geser Anggaran untuk Bencana Alam

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana untuk menambah anggaran penanganan bencana alam. Langkah tersebut sejalan dengan imbauan dan harapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Saya setuju dengan imbauan Kemendagri. Anggaran penanganan bencana alam akan kita naikkan. Karena itu untuk hal darurat,” ujar Danny, kemarin.

Hanya saja, sebelum mengambil langkah tersebut, dirinya terlebih dahulu akan memeriksa alokasi anggaran yang ada. Alasannya, melakukan penambahan mesti dicermati. Karena harus mengalihkan anggaran lainnya.

”Kita sedang memeriksa semua anggaran yang ada. Yang mana nantinya bisa dialihkan. Jadi terpaksa kita korbankan anggaran lain untuk digeser ke anggaran penanganan bencana alam,” jelasnya.

Di bagian lain penjelasannya, Danny menegaskan bahwa Makassar bisa saja terkena dampak bencana tsunami. Namun, ia membantah jika kota yang dipimpinnya kini berpotensi tsunami.

Menurutnya, dampak tsunami bisa saja terjadi. Misalnya saja jika terjadi di area lempeng dekat Palu, air yang surut maupun naik di sana juga akan terjadi di perairan Makassar. Itu terjadi karena Palu dan Makassar berada di perairan yang sama.

Namun untuk terjadinya tsunami di Makassar, Danny menampiknya. Karena riwayat terjadinya gempa bumi maupun tsunami di kota ini tidak pernah ada sebelumnya.

“Menurut data yang ada, tidak ada itu dari pesisir Takalar sampai Pangkep sejarahnya gempa bumi. Tapi kalau di selatan, mulai Bantaeng sampai Jeneponto, itu pernah ada. Saya yakinkan dan saya bisa beradu data soal ini. Saya konsultan tata ruang yang harus belajar soal itu juga,” jelas Danny.

Mengenai alat pendeteksi tsunami di Makassar, Danny mengatakan jika alat itu tidak terlalu dibutuhkan ada di Makassar. Karena, sekali lagi Danny menegaskan kalau di Makassar tak pernah punya riwayat terjadinya gempa maupun tsunami.

Dikatakannya, tsunami bisa diketahui dari banyak prinsip yang terlihat. Misalnya ada gempa besar kemudian air laut surut, maka itu kemungkinan besar tsunami akan terjadi.

Anggota DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuannya jika anggaran penanggulangan bencana, khususnya di Pemkot Makassar dinaikkan.

“Saya setuju dengan rencana dan kebijakan itu. Lagian, jika anggaran tidak digunakan akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Jadi tidakada ji masalahnya di situ. Tidak mungkin anggaran digunakan ketika tak ada terjadi musibah atau bencana” ujar Hasanuddin Leo, anggota Komisi B DPRD Makassar, Rabu (3/10).

Keuntungan yang didapat ketika mengusulkan kenaikan atau penambahan anggaran dana untuk penanggulangan bencana, tambah Hasanuddin, dapat sewaktu-waktu bisa dipakai jika terjadi bencana tanpa mesti harus menunggu lama. Alasannya, dana telah ada dan siap digunakan.

“Yang harus juga diingatkan, bagaimana para pemimpin bangsa dapat menyadarkan dan mengajak masyarakat bersama-sama salat gaib. Karena tentu bencana alam terjadi akibat dari tangan atau ulah manusia sendiri. Jadi perlu taubat massal semuanya,” katanya.

Dia berharap bencana yang terjadi di Sulteng menjadi yang terakhir, dan tidak ada lagi bencana-bencana hebat dan besar lainnya terjadi di Indonesia, khususnya di Makassar.

Persetujuan serupa datang dari Irwan Djafar, anggota Komisi B lainnya. Hanya saja, kata dia, pengusulan anggaran baru dapat dilakukan di APBD pokok, dengan lebih dulu dilakukan pembahasan dan rancangannya.

“Pembahasan APBD Perubahan sudah selesai. Jadi nanti rencana penambahan anggaran dilakukan di APBD Pokok untuk di tahun 2019. Tetapi intinya saya setuju,” tandasnya.

Sebenarnya, lanjut Irwan Djafar, tanpa menambahkan anggaran, sudah ada disediakan pos anggaran penanggulangan bencana. Setiap anggaran digunakan sesuai ketentuan porsi yang telah disepakati.

“Kalau mau dinaikkan harus proporsional. Jangan tiba-tiba ada bencana lalu kita mau menaikkan anggaran. Karena sudah ada dana darurat kita sediakan setiap tahunnya,” jelasnya. (nug-arf/rus/bkm)

rn
source