Habiskan Hampir Rp 1 Miliar, PDIP: KTP Anjing Pemborosan Anggaran

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Efektivitas kartu identitas anjing masih menjadi pertanyaan bagi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Sebab, menurutnya, anggaran untuk pengendalian rabies dinilai sangat mahal mencapai hampir Rp 1 miliar.

Politikus PDIP ini melihat upaya dari Pemprov DKI Jakarta menjadi sebuah keanehan, sebab program ini diambil seperti tidak mengenal karakteristik Jakarta. Hal ini ke depannya dapat dinilai pemborosan jika akan menyangkut ke hewan lain.

“Aneh saya tidak tahu ambil contohnya darimana sampai punya ide untuk buat ‘KTP Anjing’. Kalau bicara anjing kan nanti bisa ke kucing, burung jadi ini hanya pemborosan APBD,” tegas Ida saat dihubungi, Sabtu (13/10).

Alangkah baiknya, Ida menyarankan Pemprov DKI lebih mengalokasikan anggaran tersebut ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Dirinya menolak dengan tegas pembuatan kartu identitas dan penanaman microchip yang terbilang mahal tersebut.

“Untuk rabies apakah selama ini sebanyak itu Pembiayaannya. Toh anjing yang berkeliaran tidak banyak di luar, seandainya ada itupun punya masyarakat yang kesehatannya dijaga,” terangnya.

“Hampir 1 miliar loh lumayan besar, tidak setuju. Lebih baik diberikan ke masyarakat yang butuh,” tambah Ida.

Ida tidak melarang jika tujuannya kepada pendataan, namun jika anggaran sebesar itu dia menilai tidak masuk akal. “Kita mesti tahu yang pelihara anjing rata-rata orang mampu, kita lihat di perkampungan hampir tidak ada anjing berkeliaran sedikit lebih banyak kucing kan,” tandasnya.

Seperti yang diketahui dalam Pergub DKI Nomor 199 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Pada Pergub pun diatur bahwa hewan berpemilik harus memiliki identitas.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp 925 juta untuk pengendalian rabies tahun ini. Anggaran tersebut termasuk untuk pencetakan ‘KTP’ bagi anjing sebanyak 10 ribu lembar senilai Rp 20 juta. (rgm/JPC)

source