Connect with us

Nasional

Penuhi Panggilan KPK, Bupati Malang “Terbang” ke Jakarta

Published

on

Kabarpolitik.com, MALANG – Bupati Malang Rendra Kresna dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (15/10) besok. Adapun pemeriksaan tersebut terkait statusnya sebagai tersangka pada dua kasus dugaan korupsi. Minggu (14/10) ini, Rendra sudah berangkat ke Jakarta.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, Rendra berangkat menuju bandara dari Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim, Kota Malang. Rendra berangkat mengendarai mobil Toyota Innova putih bernomor polisi N 51 OO. Di bangku penumpang, Rendra ditemani putranya, Kresna Dewanata Phrosakh. Mobil tersebut keluar dari Pendopo sekitar pukul 12.15 WIB.

Saat itu, Rendra tidak berkomentar kepada awak media. Dia hanya membuka jendela mobil sembari melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih. “Terima kasih ya, sudah ya,” ujar Rendra sembari berlalu.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Rendra, Gunadi Handoko membenarkan jika keberangkatan kliennya tersebut untuk memenuhi panggilan KPK. “Besok itu kan agendanya pemeriksaan, keterangan Pak Rendra sebagai tersangka,” ujarnya pada JawaPos.com

Gunadi bersama 4 kuasa hukum lainnya juga akan mendampingi Rendra saat pemeriksaan. “Saya berangkat melalui Surabaya. Ada 5 advokat yang berangkat,” jelasnya.

Advertisement

Kelima advokat tersebut yakni Gunadi Handoko, Imam Muslich, Sudarmadi, serta 2 orang berasal dari pengurus Partai Nasdem. Semuanya termasuk tim yang dibentuk Rendra.

Gunadi menyampaikan, Rendra akan kooperatif pada pemeriksaan. “Tergantung dari pertanyaan semua itu. Yang jelas, Pak Rendra siap menghadapi pemeriksaan itu. Baik siap mental dan fisik tentunya,” terangnya.

Sikap kooperatif Rendra untuk memberikan kepastian pada perkara yang menjeratnya. “Karena bagaimanapun juga, Pak Rendra tidak mau gara-gara perkara ini nanti berpengaruh ke pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Bagaimana jika nanti Rendra ditahan? Gunadi menyampaikan bahwa hal itu menyangkut kewenangan KPK. “Kalau KPK gunakan kewenangan, ya saya kira itu memang haknya. Hak subyektif dari KPK. Meskipun kami bisa mengajukan penangguhan, tapi dalam praktek juga sulit dikabulkan. Beda dengan di kepolisian maupun kejaksaan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Rendra Kresna resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga terlibat dua kasus korupsi sekaligus. Pertama, kasus penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. Rendra diduga menerima suap sebesar Rp 3,4 miliar.

Advertisement

Kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Malang selama dua periode dengan total Rp 3,55 miliar. Sehingga total ada sekitar Rp 7 miliar dugaan suap yang diterima Rendra.

Hingga kini, sekitar 18 saksi telah diperiksa di Polres Malang. Sementara 23 lokasi di Kabupaten Malang juga digeledah dalam 2 perkara di tingkat penyidikan. Yaitu, dugaan suap dan gratifikasi. (fis/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...