Pemerintahan
Angkat Milenial Jadi Stafsus Saja Tidak Cukup, So What..?
Kabarpolitik.com – Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan staf khusus barunya yang terdiri atas pemuda-pemudi milenial. Dipilihnya tokoh milenial dianggap sebuah terobosan.
Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, terobosan diperlukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Tetapi, sejatinya harus dilakukan secara terukur dan akuntabel. Agar dampaknya positif dan bermanfaat.
“Mengambil sosok-sosok milenial yang dinilai berhasil di bidangnya masing-masing ok tidak masalah. Tapi itu saja tidak cukup,” katanya saat dihubungi Kabarpolitik.com, Sabtu (23/11/2019).
Dia mengatakan, bagi staf khusus presiden, sesuai dengan tugas pokok fungsinya, mereka akan bekerja dengan hal-hal yang terkait dengan negara dan pemerintahan, serta parlemen dan rakyat.
“Karena itu pengetahuan, kompetensi dan kapasitasnya harus memenuhi kualifikasi ini agar efektif dalam membantu tugas presiden,” ujarnya.
Zuhro mengaku sangat mengapresiasi keputusan Jokowi mengangkat kelompok milenial mengisi posisi staf khusus. Menurutnya, presiden tentu berkepentingan untuk menyiapkan generasi bangsa di masa depan. Karena itu, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan kelompok milenial.
“Era sekarang dan ke depan adalah milik milenial. Indonesia perlu melakukan estafeta dengan menyiapkan orang-orang muda dalam jabatan-jabatan yang memungkinkan inovasi-inovasi dilaksanakan secara cepat,” katanya.
Lantas, apakah pengisian posisi Stafsus Presiden itu semakin membuat gemuk birokrasi? Siti Zuhro mengatakan, perlu ada komitmen tegas untuk merampingkan birokrasi.
“Untuk merampingkan birokrasi perlu ada komitmen yang jelas para pengambil kebijakan untuk tidak melanggarnya. Fragmentasikan di internal birokrasi akan senantiasa terjadi kalau tidak ada konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi,” ujarnya. [rif]