Banyak Tamu Negara, Mahasiswa Diminta Tak Demo Saat Pelantikan Jokowi

Kabarpolitik.com – Rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang akan menggelar demo saat pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2019 nanti, diminta tak dilakukan.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut aksi tersebut tidak elok dilakukan. “Kurang elok demo karena ada tamu-tamu dari berbagai negara,” kata Fadel kepada wartawan, di Jakarta, kamis (10/10).

Anggota DPD RI ini mengatakan, penerbitan Perppu dan pelantikan presiden merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, tak seharusnya demo dilakukan saat acara kenegaraan itu digelar.

“Itu dua hal yang berbeda. Ya saya kira bagaimana pun juga serba sulit ya kan, karena mau pelantikan presiden tanggal 20, situasi juga baru habis penggantian pimpinan DPR, pimpinan MPR,” ujar Fadel.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar itu mengungkapkan menerbitkan Perppu KPK bukanlah hal yang mudah bagi Jokowi. Apalagi proses judicial review juga tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Memang sulit, tidak mudah presiden untuk memberanikan diri mengeluarkan Perppu-nya pada kondisi seperti sekarang. Saya mendengar bahwa presiden mengatakan, ‘Ya sudah, kita biarkan saja masyarakat mengajukan ke MK judicial review. Nah jadi nampaknya ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya sudah kita tunggu saja proses tersebut’. Begitu yang saya dengar,” ungkap Fadel.

Hal senada juga diungkapkan oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Menurut Ngabalin, alangkah lebih baik jika mahasiswa menyampaikan tuntutannya secara resmi melalui Istana.

“Demonstrasi itu kan sah-sah saja tentu dijamin oleh konstitusi, ya tidak apa-apa. Kalau lah ada pesan yang ingin disampaikan mendekati pelantikan, monggo-monggo saja. Cuma jauh lebih bagus kalau pesan itu difasilitasi agar pesannya bisa lebih tertata dengan baik. Setelah pelantikan kami bisa memfasilitasi pesan teman-teman mahasiswa kalau mau menyampaikan pesan dan kritik kepada pemerintahan baru,” ujar Ngabalin ketika dihubungi wartawan, Kamis (10/10).

Dia mengatakan daripada demonstrasi, para mahasiswa sebaiknya menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Mengingat, hari pelantikan jatuh pada hari Minggu.

“Itu akan jauh lebih bagus daripada berdemonstrasi. Hari libur mungkin dia bisa konsentrasi waktunya dengan keluarga, atau dia bisa istirahat, pengalaman kita di kosan kan hari Minggu itu bisa untuk cuci pakaian yang kotor, kan kalau demonstrasi itu kalau saluran pesannya tidak sampai ke pemerintahan, kalau mau disampaikan ke pemerintahan baru monggo,” tandas Ngabalin.[ab]

Sumber