Buntut Pesta saat Lockdown, Orang Dekat PM Inggris Pilih Mundur

Kabarpolitik.com – Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menunjuk dua pejabat baru. Johnson kekurangan staf setelah lima pegawainya mundur. Pengunduran diri mereka dilakukan hanya 24 jam setelah laporan awal penyelidikan Sue Gray terkait pesta-pesta di Downing Street No 10 saat lockdown tahun lalu diungkap kepada publik.

Beberapa pegawai yang mundur, antara lain, Kepala Staf Dan Rosenfield, Sekretaris Pribadi Martin Reynolds, Direktur Komunikasi Jack Doyle, dan Kepala Kebijakan Munira Mirza. Johnson menunjuk Menteri Kabinet Steve Barclay untuk menjadi kepala staf perdana menteri. Jabatan direktur komunikasi diserahkan kepada Guto Harri. Dia dulu adalah mantan koresponden BBC dan penasihat Johnson ketika masih menjadi wali kota London.

’’Perubahan ini akan meningkatkan cara kerja di Downing Street No 10, memperkuat peran kabinet dan rekan-rekan saya di parlemen, serta mempercepat misi kami untuk menaikkan level negara,’’ ujar Johnson seperti dikutip BBC.

Dia juga mempertimbangkan untuk melakukan perubahan lebih lanjut pada tim utamanya. Tokoh-tokoh senior Partai Konservatif mendesak Johnson agar mengubah susunan kabinetnya.

Pasca pengumuman, Barclay mencuit bahwa penunjukannya adalah suatu kehormatan. Namun, bagi beberapa pihak, langkah Johnson dipertanyakan. Jonathan Powell, mantan kepala staf Tony Blair, mempertanyakan bagaimana Barclay bisa melakukan peran itu saat masih menjadi anggota parlemen. Dia menggambarkan posisi Barclay saat ini hanya sebagai pekerjaan penuh waktu.

Kritik lainnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Partai Buruh Angela Rayner. Dia menyebut bahwa penunjukan pejabat baru itu sebagai lelucon. ’’PM jelas kehabisan orang-orang serius yang bersedia melayani di bawah kepemimpinannya yang kacau dan tidak kompeten,’’ kritiknya.

Bagi Johnson, itu adalah momen yang sulit. Orang pilihannya mundur satu per satu, kolega di partai mengajukan mosi tidak percaya, serta menghadapi penyelidikan polisi atas skandal lockdown itu.

Reynolds menjadi perbincangan setelah e-mail undangan pesta pada Mei 2020 menyebar. Dialah yang mengirim undangan tersebut dan menuliskan agar para pegawai yang datang membawa minuman keras sendiri-sendiri. Gray dalam laporannya menyoroti tajam tentang pesta minuman keras tersebut. Pegawai pemerintahan seharusnya tidak membudayakan minum minuman keras di tempat kerja.

Desakan agar Johnson mundur masih kuat. Sabtu (5/2) lalu giliran Nick Gibb yang secara terang-terangan meminta Johnson meletakkan jabatan. Dalam tulisannya di Daily Telegraph, legislator dari Partai Konservatif itu mengaku bahwa konstituennya geram dengan standar ganda yang diterapkan oleh Johnson. Untuk memulihkan kepercayaan, perlu ada pergantian PM.

(jp)