Demokrat Tak Mau Ngemis Jatah Menteri ke Jokowi

Kabarpolitik.com – Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo menyebutkan, komposisi menteri di kabinet barunya bersama KH Ma’ruf Amin akan diisi kalangan profesional dan partai politik.

Porsinya, 55 persen profesional dan 45 persen dari partai politik. Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Meski partai politik mendapat jatah yang lebih sedikit, Jokowi menekankan, tidak boleh ada yang menolak.

Menanggapi hal ini, Waketum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku partainya tetap legowo jika partainya tidak mendapatkan posisi di Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

“Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah akan kita hargai khususnya Presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya hak prerogatif presiden. Jadi kita bukan masalah kita dapat atau tidak dapat kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodorkan menteri juga,” tutur Nurhayati ketika ditemui Kabarpolitik.com di Gedung DPR, Kamis (15/8).

Partai Demokrat, kata anggota Komisi I DPR ini, kemungkinan besar akan mendukung pemerintah Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kalau Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukkan sinyal ya. Bagaimana AHY diundang ke Istana oleh Pak Jokowi, dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi memang menteri ini kan hak prerogatif Presiden. Jadi kami hargai apapun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi tentunya,” aku Nurhayati.

Lebih lanjut, Ketua BKSAP DPR ini mengungkapkan jika partainya sampai saat ini masih berkomunikasi dengan Presiden Jokowi maupun partai pendukungnya. “Sebagai partai nasionalis religius tentunya Partai Demokrat juga selalu membina hubungan yang baik dengan semua pihak, khususnya dengan Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Nurhayati.(AB)

Source