Diktritik Soal Pencopotan Kepala BNPT, Ini Jawaban Mabes Polri

Kabarpolitik.com- Mendapat kritik soal pergantian kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri pun memberikan jawaban. Polri menegaskan penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala (BNPT) sudah sesuai prosedur. Polri merujuk pada Undang – undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pengangkatan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Suhardi Alius sudah sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tandas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Sebelumnya, pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dari Suhardi Alius kepada Boy Rafli Amar oleh Kapolri adalah tindakan maladministrasi. Ia menilai Kapolri telah melampaui wewenang Presiden Joko Widodo. Ia pun meminta agar surat mutasi tersebut dibatalkan.

Brigjen Argo menjelaskan dalam proses penunjukan Kepala BNPT, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden lah yang punya wewenang untuk mengangkat Kepala BNPT.

“Kapolri hanya mengusulkan tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden,” ujar dia.

Argo kemudian menerangkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam Pasal itu disebutkan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

“Dalam ayat selanjutnya, dikatakan ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri,” terang Argo.(rma)