Eks Kuasa Hukum Jokowi-Ma’Aruf: Hak Angket DPRD Sulsel Tidak Memiliki Derajat Konstitusional

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Pakar Hukum, Fahri Bahmid menilai hak angket yang digulirkan di DPRD Sulsel tidak memiliki derajat konstitusional. Lima poin yang dijadikan alasan DPRD Sulsel menggunakan hak istimewanya itu dinilai tidak cukup.

Lima poin itu yakni kontroversi SK wakil gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulsel yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan. Indikasi KKN dalam mutasi ASN karena gubernur atau wagub membawa ASN dari Kabupaten Banteng dan Bone.

Ketiga indikasi KKN penempatan Pejabat eselon IV hingga eselon II. Selanjutnya, pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat) dan penyerapan anggaran rendah.

“Jika kelima potret indikasi pelanggaran itu yang dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sesungguhnya hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan jika dilihat dari optik hukum tata negara,” kata Fahri Bachmid, Rabu, 17 Juli 2019.

Eks Kuasa Jokowi-Ma’Aruf Amin di Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, hakikatnya kelima pelanggaran tersebut berada pada ranah hukum administrasi yang seharusnya cukup disikapi dengan menggunakan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya, dalam rangka melakukan upaya korektif terhadap pemerintah daerah.

Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan Gubernur, dan itu lebih sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 322 UU MD3.

“Penggunaan hak interpelasi dipandang lebih sejalan dengan spirit serta bangunan yuridis sebagaimana diatur dalam UU MD3 ini, karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini sangat sumir dan potensial eksesiv dan destruktif serta cenderung berlebihan,” ujarnya. (rul)