Kapolda Jateng Antisipasi Tantangan Pilkada 2024: Politik Uang, Polarisasi, dan Hoaks

Jakarta – Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Brigjen Ribut Hari Wibowo akan mengantisipasi tantangan besar yang dihadapi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Beberapa di antaranya adalah ancaman politik uang, polarisasi politik, serta penyebaran informasi palsu atau hoaks.

“Kerawanan ini harus kita antisipasi bersama. Polarisasi yang dipicu oleh propaganda, hoaks, dan politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa,” ujar Ribut dalam keterangan tertulis pada Senin (12/8/2024).

Ribut menekankan pentingnya merangkul tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen lainnya untuk menyuarakan narasi persatuan dan kesatuan. Ia juga mendorong dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang dapat menyejukkan suasana serta kegiatan sosial yang mampu meningkatkan empati dan kohesi sosial masyarakat.

Dalam menghadapi Pilkada, Ribut juga menyoroti pentingnya manajemen sosial, manajemen media, dan manajemen kemitraan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan pencegahan krisis.

Ia menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat ke publik tidak boleh memicu kemarahan, mengingat misinformasi dan disinformasi adalah ancaman global yang serius dalam dua tahun ke depan.

“Komunikasi publik yang baik adalah kunci untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan amplifikasi konten positif yang dapat membangun partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi konflik,” tegas Ribut.

Sejalan dengan pernyataan Kapolda Jateng, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, menekankan bahwa pihaknya tetap berdiri di atas prinsip netralitas dan tidak akan terlibat dalam politik praktis.

“Kodam IV/Diponegoro mengerahkan personel untuk mendukung pengamanan Pilkada di wilayah Jateng. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai,” ujar Deddy.