Kapolri Resmi Mutasi Pimpinan Polda Baru di Papua, Ini Sosoknya

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan perubahan besar dalam struktur kepolisian di wilayah Papua, seiring dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam Surat Telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang diterbitkan pada 11 November 2024, Kapolri menunjuk sejumlah pejabat baru, termasuk dua Kapolda untuk wilayah Papua.

Brigjen Alfred Papare Jadi Kapolda Papua Tengah
Sebagai bagian dari mutasi ini, Brigjen Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua Tengah. Keputusan ini juga disertai dengan promosi pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), yang menandai pencapaian karir cemerlang bagi Alfred. Sebelumnya, Alfred menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat. Posisinya di Papua Barat akan diisi oleh Kombes Yosi Muhamartha, yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Papua.

Brigjen Gatot Haribowo Jabat Kapolda Papua Barat Daya
Kapolri juga menunjuk Brigjen Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sebelumnya, Gatot menjabat sebagai Danpasbrimob III Korbrimob Polri. Posisi yang ditinggalkan Gatot akan diisi oleh Brigjen Almas Widodo Kolopaking, yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Akpol Lemdiklat Polri.

Selain itu, dalam mutasi ini, Kapolri juga mengumumkan penunjukan Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri yang baru. Penunjukan ini menyusul pengunduran diri Jenderal (HOR) Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan demikian, Komjen Dofiri akan menggantikan posisi Wakapolri dan melanjutkan tugas besar dalam memperkuat struktur kepolisian.

Posisi Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) yang ditinggalkan Dofiri akan diisi oleh Irjen Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Mutasi besar-besaran ini diharapkan dapat memperkuat jajaran kepolisian di wilayah Papua yang tengah mengalami transformasi besar seiring dengan pembentukan DOB. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan.

Perubahan struktur ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan koordinasi di Papua serta memberikan dampak positif dalam penanganan berbagai isu keamanan dan ketertiban di tanah Papua.