KPID Jatim Dinilai Optimal Kawal Informasi dalam Persiapan Pemilu yang Terpusat dan Terintegrasi

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (Jatim) dalam mengawal informasi dalam persiapan Pemilu yang terpusat dan terintegrasi. Sebagai wujud dalam menyukseskan Pemilu, KPID Jatim turut mendorong Lembaga penyiaran di Jatim melalui konten-konten yang dapat mewujudkan pemilu damai dan tidak menyebarkan fitnah.

“KPID Jatim sudah melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan anggaran yang didapat bahkan hanya sebesar Rp1,5 miliar per tahun. Tentu ini menjadi perhatian kita ke depan, kesetaraan anggaran perlu didorong bukan hanya di Jatim tapi juga KPID di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Hasanuddin usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke kota Surabaya, Jatim, Kamis (25/5/2023).

Peningkatan anggaran lanjutnya penting untuk didorong agar terciptanya monitoring terhadap isi siaran yang maksimal dengan alat monitoring serta tenaga pengawas yang mampu melingkupi luas wilayah dan banyaknya lembaga penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.

“Karena seperti apapun kemampuan dan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, faktor anggaran tetap harus menjadi perhatian kita semua, tentu ini dilakukan agar KPID Jatim khususnya mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik dalam menghadapi pemilu yang akan datang,” ungkap Politisi PDI-Perjuangan itu.

Di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait Revisi UU Penyiaran yang diharapkan kedepannya mampu memberi penguatan fungsi dan peran KPI Pusat dan KPID Jatim khususnya dalam menciptakan komunitas penyiaran yang sehat dan berkualitas. “Terkait masukan-masukan terhadap RUU penyiaran kami akan kumpulkan dan kalau perlu kami akan mengundang ke Jakarta agar RUU Penyiaran ini nantinya bisa lebih sempurna,” imbuh Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPID Jatim Yosua Immanuel mengungkapkan, melalui kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke Jatim memberikan kekuatan khususnya kepada KPID Jatim untuk bekerja semakin optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Untuk itu dirinya berharap revisi terhadap RUU Penyiaran dapat membuat peran KPID kedepannya mampu menjadi lebih optimal.

“Khususnya dalam menjaga frekuensi milik publik, karena kalau kita tarik dari ketahanan nasional ketika lembaga penyiaran tidak terawasi dan teredukasi dengan baik, ini akan cukup rawan kedepannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi visi kami khususnya terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan adalah salah satu bagian dari prioritas KPID Jatim,” pungkasnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi I DPR RI lain diantaranya, Krisantus Kurniawan (F-PDIP), Nurul Arifin (F-Golkar), Rachel Maryam Sayidina, Subarna (F-Gerindra), Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem), Taufiq R. Abdullah, Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), dan Ahmad Syaikhu (F-PAN).