Pilpres, Fadel: Tidak Ada Kata Netral untuk Honorer K2

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Hasil rapat kerja nasional (rakernas) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang mengambil sikap netral, dinilai aneh.

Menurut Koordinator Daerah FHK2I Sulawesi Barat Padli Fadel, mestinya ada sikap tegas dari forum dan bukannya abu-abu.

“Tidak ada kata netral untuk honorer K2 yang terzalimi. Honorer K2 punya dukungan kepada yang memberikan harapan untuk diakomodir jadi PNS,” kata Fadel kepada JPNN (Grup Fajar), Senin (28/1).

Dia menyayangkan sikap pengurus pusat FHK2I yang tidak tegas. Sebab, pada aksi 30-31 Oktober 2018, FHK2I sudah menyatakan akan mengambil sikap politiknya.

“Saya heran juga dengan pernyataan pengurus pusat, bila regulasi untuk honorer K2 ditetapkan Jokowi maka seluruh K2 dukung 100 persen dua periode. Namun, ketika regulasi enggak ada malah jadi netral dengan alasan tidak mau berpolitik, kan lucu,” tegas Fadel.

Kelucuan juga tampak pada kebijakan pemerintah dalam skema pengangkatan honorer K2 menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas disebutkan, aparatur ada dua yaitu PNS dan PPPK. Harusnya pengalokasian anggaran dari APBN dan bukan ditanggung pemda.

“Lucu juga rezim ini. Pemerintah pusat selalu mencari cara untuk cuci tangan biar terkesan salahnya ada di pemda. Sudahlah. Ini akal-akalan pemerintah pusat saja. Honorer K2 Indonesia harus tetap sabar. Insya Allah rezim baru yang akan menuntaskan honorer K2 Indonesia jadi PNS..Amin,” sambungnya. (esy/jpnn)

source