Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Wapres Evaluasi Program Kerja Strategis

Jakarta, Kabarpolitik.com – Pemerintah terus melakukan langkah-langkah nyata untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sehingga tidak hanya dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tapi juga memberikan kontribusi di tataran global. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), program-progam strategis terus disusun dan dijalankan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program kerja KNEKS agar rumusan yang telah dirancang dapat benar-benar terealisasi.

“Pada Rapat Pleno sebelumnya, saya meminta program kerja KNEKS ada yang segera terealisasi atau “netes”. Hari ini kita akan mengevaluasi tindak lanjut arahan tersebut sekaligus memastikan langkah kita ke depan agar semua target kita dapat tercapai, utamanya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Pleno KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin (30/05/2022).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan perlu adanya peningkatan kinerja di bidang Industri Produk Halal, salah satunya dengan merampungkan rancangan kerja industri halal agar dapat direncanakan lebih teknis di tingkat kementerian dan instansi daerah.

“Masterplan Industri Halal Indonesia agar segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perlunya pengarusutamaan industri halal dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemda,” ujarnya.

Hal lain yang disoroti Wapres adalah pengoptimalan Kawasan Industri Khusus (KIH) yang telah dibangun di beberapa daerah.

“KIH terus dioptimalkan bukan hanya membuka tapi juga memasukkan pengusaha ke dalam KIH itu, apa hal-hal yang tadi menjadi krusial, kita rumuskan,” tegasnya.

Sementara di bidang pengembangan dan Perluasan usaha syariah, salah satunya Wapres memberikan arahan untuk lebih memperluas fasilitas usaha di bidang kuliner yang berlandaskan nilai syariah melalui Zona KHAS.

“Agar diperbanyak titik-titik Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS), dan saya kira harus didorong,” tuturnya.

Di akhir rapat Wapres mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan KNEKS serta berbagai pihak terkait, kemudian diharapkan dapat segera bergerak cepat untuk mewujudkannya.

“Saya berharap bahwa rencana-rencana yang kita inginkan sesuai dengan tema kita itu, yaitu Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia memang dapat kita laksanakan” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan bahwa terdapat 8 program kerja dari 13 program prioritas yang sudah terealisasi dan diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tanah Air. Capaian kinerja yang telah berjalan di antaranya adalah klaster Pengembangan Industri Produk Halal melalui kodifikasi data produk halal untuk perdagangan internasional.

“Kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional, ekspor dan impor telah berjalan dengan baik. Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi. Ke depan hal yang sama juga akan dilakukan pada data impor nasional” ujarnya.

Selain itu, pada klaster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, telah dilaksanakan pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui Urun Dana Berbasis Teknologi.

“Upaya-upaya memperluas alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui Urun Dana Berbasis Teknologi (Securities Crowdfunding) Syariah sudah bergulir dan diharapkan ekosistemnya akan terus membesar, sehat, dan berkesinambungan,” ucapnya.

Terkait dengan perluasan jaringan KNEKS di berbagai daerah, Sri Mulyani menyampaikan bahwa KNEKS mendukung penuh pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“KNEKS mendukung Pembentukan KDEKS di Provinsi Sumatera Barat yang akan segera diiikuti oleh beberapa Pemda lain seperti Jawa Barat dan Riau. Keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah,” sambungnya.

Hadir dalam rapat ini diantaranya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua DJK OJK Wimboh Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain, Plt. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sri Komsiyatun, serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub. (SM/RJP-BPMI, Setwapres)