Polemik Soal Dana Kelurahan, Begini Komentar PSI

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kesal karena dana kelurahan dipolitisasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyebut ada politikus menjadi sontoloyo. Ini karena anggaran untuk rakyat itu malah dicurigai.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat, demi kesejahteraan rakyat, tidak perlu program pemerintah dipolitisasi.

“Boleh berbeda kepentingan politik, tapi bila ada sebuah kebijakan baik yang berorientasi untuk kepentingan rakyat, saatnya kita bersatu. Tidak perlu banyak ngomong. Berhenti nyinyir. Berhenti menjadi politisi sontoloyo,” ujar Antoni saat dihubungi, Rabu (24/10).

Wakil Sekretaris Jokowi-Ma’ruf Amn ini mengatakan, Presiden Jokowi adalah politikus yang santun. Selama ini dia tidak pernah marah apabila ada hinaan, cacian dan fitnah kepada dirinya secara personal.

“Apa pernah Pak Jokowi marah dihina secara fisiknya “planga-plongo”? Dihina bodoh dan dipersepsikan tidak pernah baca buku? Difitnah PKI dan anti-Islam? Tidak pernah,” katanya.

Namun demikian, Presiden Jokowi akan marah bila nasib rakyat dipermainkan oleh pihak mana pun termasuk para politikus. Misalnya dana kelurahan namun dipolitisasi sebagai ajang pencitraan Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

“Jadi Pak Jokowi akan pasang badan bila kepentingan rakyat diganggu,” katanya.

Soal dana keluruhan sudah jelas duduk perkaranya. Presiden Jokowi menangkap aspirasi rakyat yang tinggal di lingkup kelurahan bahwa ada kebutuhan rakyat yang nyata. Sehingga dana kelurahan yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi aspirasi rakyat itu disampaikan oleh para lurah dan walikota seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan banyak politikus sontoloyo di Indonesia. Ia meminta masyarakat hati-hati terhadap mereka yang masuk kategori ini.

“Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo,” kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, (23/10).

Sebelum melontarkan pernyataan itu, Jokowi menjelaskan alasan pemerintah berencana mencairkan dana kelurahan tahun depan. Namun rencana ini oleh sejumlah pihak terutama kubu oposisi dinilai politis.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, dana kelurahan ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat di perkotaan setelah ada dana desa bagi penduduk pedesaan. Masyarakat bisa menggunakan dana kelurahan ini untuk memperbaiki jalan atau saluran air.

“Kok jadi ramai. Kami semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubungkan dengan politik,” tuturnya.

Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo ini Presiden Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak. (gwn/JPC)

source