PPP Sebut di MPR Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Wakil Ketua MPR Arsul yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Sani menyebut tidak pernah ada pembahasan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945.

Menurut dia, wacana penundaan pemilu yang disampaikan sejumlah pihak, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, hanya pendapat pribadi. Arsul pun menilai hal itu tak bisa dilarang dalam negara demokrasi.

“Di MPR juga sebagai kepanjangan-kepanjangan tangan juga tidak pernah membicarakan itu (penundaan pemilu),” kata Arsul, Selasa (13/12/2022).

Politikus PPP itu menegaskan saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Arsul mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan tak gampang menuding seseorang melakukan pelanggaran hanya karena bicara soal penundaan pemilu.

“Kalau itu disanksi, kamu yang nulis akan kena sanksi, namanya pernyataan dalam hukum pidana, kan begitu jadinya. Jangan sedikit-sedikit sanksi lah,” katanya.

Selain itu, lanjut Arsul, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi PPP, Golkar, dan PPP juga tak pernah membahas wacana tersebut.

Ia mengatakan KIB ingin penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.