Protes "Asbun" Kacaukan Rekap, Langgar dari Deadline

Dedaline rekapitulasi PPK telah lewat jauh. Protes “asal bunyi” alias asbun salah satu pencetusnya.

Kabarpolitik.com, MAKASSAR —Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7/2019, tahapan rekapitulasi seharusnya sudah harus tuntas pada 12 Mei di tingkat provinsi. Selanjutnya rekap tingkat nasional hingga 22 Mei.

Sesuai putusan MK, toleransi molor rekap di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) hanya maksimal hingga 7 Mei. Itu pun khusus untuk kecamatan yang memiliki 1.000 TPS ke atas. Namun, justru melenceng jauh dari waktu yang telah ditentukan itu.

Pantauan FAJAR, rekapitulasi tingkat Kota Makassar berlangsung alot. Sejumlah saksi partai bergantian melayangkan interupsi. Alasannya, sejumlah data rekapitulasi internal partai yang diperoleh dari saksi TPS tidak sesuai dengan dokumen hasil rekap kecamatan atau DAA1.

“Caleg pertama sampai 10 hampir semua habis setengah. Ada selisih jumlah hasil plano dengan DAA1,” protes seorang saksi parpol pada rekap di Gedung SLB Jl Deng Tata Raya, Sabtu, 11 Mei.

Menurutnya, DAA1 bukan sumber kebenaran. Sehingga tak bisa dijadikan dasar. Dia mengaku, berdasarkan data yang dipegangnya, selisih suara sangat banyak. Sehingga, pihaknya merasa sangat terzalimi.

Dia meminta agar KPU membuka C1 Plano dari TPS. “Kami menginginkan setiap rekapan dibuka setiap kelurahan,” pintanya.

Namun, saat diminta untuk menunjukkan di kelurahan apa dan TPS berapa saja yang diduga ada pengurangan suara, dia tak mampu menunjukkannya. Artinya, saksi tersebut komplain tanpa data alias asbun.

Dengan fakta itu, KPU Makassar kemudian tidak bisa memenuhi permintaannya. Karena, kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, penyelenggara telah melakukan rekap berjenjang.

“Kita siap membuka itu semua letak kelurahan di mana yang tidak sama. Kami siap untuk terbuka. Tetapi kami minta harus berdasarkan kasus per kasus. Karena tidak mungkin kami buka satu per satu kotak,” kata Farid.

Alot Panjang

Memang, rekapitulasi suara tingkat kecamatan sangat lamban di Makassar. Kecamatan yang salah satunya paling belakangan. Itu pun selama bulan puasa ini, rekap dilakukan secara maraton dari pagi sampai sahur.

Ketua PPK Kecamatan Tamalate, Muhammad Arsyam di sela rekap, berharap, rekap bisa selesai hari ini. “Mudah-mudahan malam ini (tadi malam, red) bisa selesai kodong. Sisa belasan TPS, tidak cukup 20. Mudah-mudahan selesai nanti dini hari. Karena biasa buka kotak suara bela, itu jadi kendala,” katanya.

Dia mengaku selama Ramadan, rekapitulasi berlangsung hingga subuh dini hari jelang sahur. “Sampai sahur terus, pagi mulai lagi pukul 10.00. Insyaallah besok malam sudah dibawa kotaknya untuk rekap kota karena administrasi lagi mau ditulis setelah rekap, itu butuh waktu lagi. Kita berpacu bisa selesai besok,” katanya.

Molornya rekap ini membawa dampak domino. Rekap tingkat kota pun ikut molor dan terancam melewati deadline. Termasuk deadline rekap tingkat provinsi.

Anggota KPU Makassar, Gunawan Mashar mengaku awalnya rekap lanjutan setelah deadline hanya diberi dua hari atau maksimal 9 Mei. Namun, melihat situasi di lapangan, akhirnya minta tambahan lagi satu hari.

“Jadi memang jadwal semula rekap lanjutan tambahan hanya dua hari. Kita tambah lagi satu hari untuk menuntaskan Tamalate. Misalnya setelah Tamalate tuntas besok (hari ini) akan langsung kita bawa ke rekap provinsi. Maksimal tanggal 12 Mei,” kata Gunawan.

Dia pun menargetkan, untuk bisa bergabung dengan rekapitulasi provinsi adalah 12 Mei. Karena, Tamalate sudah menunjukkan peningkatan signifikan.

“Saya melihat perkembangan, 12 Mei Makassar sudah bisa bergabung di rekap provinsi. Sisa kelurahan Balang Baru, Mangasa, Prangtambung tinggal. Insyaallah malam ini (tadi dini hari) tuntas. Siangnya sisa pengisian data dan penandatangan,” jelasnya.

Hitung Ulang

Dia mengakui, tiap kecamatan memang punya dinamika berbeda. Misalnya, di Tallo sangat sering buka kotak dihitung ulang. Kalau di Manggala selain alot, lanjutnya, saksi militan dan banyak aksi yang menjadi kendala.

“Karena ada perbedaan suara, ada massa partai yang ikut protes saat rekap. Untuk Tamalate selain jumlah TPS-nya yang banyak, juga alot perdebatan saksi-saksinya. Bahkan sampai buka kotak. Waktu memulai agak telat karena ada kendala teknis, 21 April baru mulai,” ujarnya.

Kemarin, KPU Makassar telah merampungkan 13 dari 15 kecamatan. Tersisa, Panakkukang dan Tamalate. “Kami masih menunggu kotak dari Panakkukang dan Tamalate. Berdasarkan info dari teman-teman PPK, Panakkukang paling lambat malam ini (kemarin) masuk kotaknya. Kita juga agendakan malam ini sampai dini hari langsung bahas Panakkukang. Jadi sisa menunggu Tamalate,” katanya.

“Memang keadaanya sampai saat ini belum selesai rekap, masih ada kelurahan yang belum kelar, seperti Mangasa, Parangtambung, dan Balang Baru. Tersisa belasan TPS lagi. Makanya dimaraton hari ini penambahan sampai 10 paralel. Jadi sekarang fokus kita bagaimana Tamalate bisa kelar setidaknya target paling lambat besok (hari ini) masuk,” sambung Gunawan. (*)

Reporter: Sharul Alim-Mustqim
Editor: Ridwan Marzuki