Saan Mustopa: Kabupaten Bekasi Siap Hadapi Pemilu Serentak 2024

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI mengunjungi kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat.  Tim ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa dalam kunjungannya komisi II ingin mengecek kesiapan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Secara teknis yang terkait dengan persiapan dan kesiapan KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah untuk menghadapi Pemilu 14 Februari 2024. Secara umum mereka sudah siap. Tidak ada masalah apapun, cuma tadi yang menjadi catatan karena Kabupaten Bekasi ini adalah daerah industri yang terbesar di Indonesia, tentu banyak sekali pemilih di luar Dapil Bekasi (Dapil Jawa Barat VII),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pjs Bupati Bekasi, Kemendagri, KPU serta Bawaslu, Senin (5/6/2023).

Legislator Dapil Jawa Barat VII mengatakan perlunya tambahan surat suara, khususnya surat suara Pilpres. Oleh karena, pemilih di Kabupaten Bekasi, menurutnya, tidak hanya berada di Dapil Jawa Barat VII tetapi juga secara nasional. Sehingga, tegasnya, hal ini yang menjadi catatan penting  terkait surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Tentu mereka (pemilih) membutuhkan tambahan surat suara, khususnya untuk Pilpres karena selain di luar Dapil ada juga kan di luar Provinsi Jawa Barat secara nasional. Jadi mereka membutuhkan tambahan surat suara terkait dengan soal surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu aja yang menjadi catatan pentingnya,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Saan menilai, Pemilu tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2019. Ia menegaskan jangan lagi sampai terulang para penyelenggara pemilu yang sampai sakit bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena dipaksa bekerja.

“Ini harus sangat diperhatikan. Selain soal dari sisi penyelenggara terutama ad hoc supaya tidak terulang 2019 banyak yang sakit, yang meninggal itu juga harus menjadi penekanan untuk diperhatikan,” tekannya.

Terakhir, Saan juga mendorong terkait proses rekrutmen petugas TPS agar lebih diperhatikan dan diutamakan bagi mereka yang berada di usia-usia yang secara fisik kuat. Bahkan, tidak hanya secara fisik kuat tetapi juga dari segi kesehatan juga paling utama. Tidak lupa, ia menegaskan, juga KPU dan Pemerintah memberikan jaminan untuk kesehatan dan keselamatan mereka dalam bentuk asuransi.

“Komisi II nanti tentu yang pertama dari sisi rekrutmennya itu harus mereka memang yang usia-usia yang secara fisik masih kuat lah ya. Yang kedua juga tentu dari sisi kesehatan harus diperhatikan dan yang paling penting juga bagaimana KPU dan pemerintah memberikan jaminan untuk kesehatan dan keselamatan mereka, mungkin dalam bentuk asuransi dan sebagainya. Nanti kita bicarakan”, ungkapnya.