Sekjen DPR: Pin Emas Itu Identitas Untuk Akses Ruang Rapat

Kabarpolitik.com- Kontroversi pembagian pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta merembet ke DPR menyusul sikap anggota DPR terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman, yang ikut menolaknya. DPR sendiri sudah menganggarkan Rp 5,5 miliar untuk pengadaan pin emas para wakil rakyat.

“Iya (pin emas) itu kan memang harus disediakan. Itu pin kan identitas untuk akses di ruang rapat,” ujar Sekretaris Jenderal Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis (22/8).

Indra menuturkan pengadaan pin emas dilakukan setiap pergantian periode. Untuk spesifikasi, pin yang sudah dianggarkan berbahan emas 18 karat dengan berat tak lebih dari 6 gram.

“(Pengadaan pin emas) itu siklus 5 tahunan. Iya kan sudah dianggarkan Rp 5,5 miliar, 18 karat 5 gram,” terang Indra yang enggan membuka apakah anggaran pengadaan pin emas itu masuk APBN 2019 atau bukan.

Sekadar informasi, kontroversi pin emas untuk anggota dewan muncul kali pertama di DPRD DKI Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan penghuni baru di ‘Kebon Sirih’, menolak pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar. Merujuk pada polemik itu, Habiburokhman mengusulkan agar para wakil rakyat di Senayan pun tak usah diberi pin emas. Menurutnya, pin emas nantinya hanya akan jadi kontroversi. [sgh]

Sumber