Connect with us

Jabodetabek

BSSN: Tidak Ada Kebocoran Data Pengguna eHAC

Published

on

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan tidak terjadi kebocoran data dalam sistem aplikasi eHAC.

Menurut Juru Bicara BSSN, Anton Setiawan, tindakan yang dilakukan vpnMentor merupakan proses berbagi informasi di bidang keamanan siber.

"Apa yang terjadi saat ini bukan terkait kebocoran data. Ini adalah bagian dari proses, kalau dari keamanan siber, ktia mengenalnya sebagai threat information sharing di mana pihak yang mempunyai concern soal keamanan siber saling bertukar informasi," tuturnya dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rabu (1/9/2021).

Oleh sebab itu, setelah mendapatkan informasi dari vpnMentor, BSSN segera melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan Kemenkes.

Setelahnya, Kementerian Kesehatan diketahui langsung melakukan tindakan terhadap kerentanan tersebut.

Advertisement

"Teman-teman dari Kemenkes bisa melakukan tindak lanjut terhadap informasi kerentanan tersebut. Jadi, data-data yang ada masih tersimpan baik. Informasi ini juga merupakan bagian dari mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan," tutur Anton menjelaskan.

Dengan kata lain, Anton menjelaskan, informasi yang diterima dari vpnMentor merupakan proof of concept bahwa ada celah yang bisa dipakai pihak lain untuk mengambil data tersebut, tapi celah tersebut kini sudah ditutup. Ia pun mengatakan tidak ada indikasi data tersebut bocor.

Namun tidak hanya itu, Anton menuturkan, BSSN juga melakukan IT Security Assestment dan memberikan masukan terkait keamaan dalam sistem transaksi elektronik.

Untuk diketahui, IT Security Assestment adalah proses penilaian keamanan pada sistem elektronik platform atau aplikasi untuk mencari celah keamanan yang mungkin timbul dan dapat digunakan pihak lain untuk mengeksploitasi ssitem tersebut.

"Dalam hal ini, insight-nya kami berikan rekomendasi pada aplikasi PeduliLindungi yang sekarang kita gunakan bersama-sama dan termasuk fitur eHAC di dalam situ. Jadi, mari sama-sama kita gunakan itu dengan baik dan menjaga supaya tidak ada pihak yang menyalahgunakan hal tersebut," ujar Anton.

Advertisement

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Anas Ma'ruf MKM menekankan bahwa data masyarakat yang ada di dalam sistem eHAC tidak bocor, termasuk mengalir ke pihak mitra.

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan bahwa data masyarakat yang ada di dalam sistem eHAC tidak bocor dan dalam perlindungan," katanya.

"Data masyarakat yang ada di dalam eHAC tidak mengalir ke platform mitra," Anas menambahkan.

Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa data masyarakat yang ada di platform mitra menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik atau UU ITE.

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk memakai PeduliLindungi di mana fitur eHAC yang terbaru sudah terintegrasi di dalamnya. Platform PeduliLindungi tersimpan di pusat data nasional," ujarnya.

Advertisement

Anas, melanjutkan, Kemenkes RI juga berterima kasih kepada pihak terkait yang telah memberikan informasi adanya kerentanan tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menghindari risiko keamanan siber yang lebih besar lagi.

"Kemenkes RI mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan dan menjaga terhadap penggunaan sistem informasi yang terkait dengan pengendalian COVID-19," ujarnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik3 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...