Connect with us

Pemerintahan

Bersyukur, Pelaku UMKM Non Muslim Manado dapat Sertifikasi Halal

Published

on

Manado, Kabarpolitik.com – Pengembangan industri halal di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya menyasar para pengusaha muslim tetapi juga dari kalangan non muslim. Salah satu contohnya, Grandi Kaparang, seorang pelaku UMKM Es Potong asal Manado yang telah menerima sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama.

Usai acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulut, Grandi menceritakan bahwa saat ini dirinya tengah mengembangkan usaha es potong dengan nama Eis Cool Lin.

“Yang saya kembangkan itu dari mulai tahun 2022. Jadi semenjak Covid-19 kita kembangkan usaha es cream, es potong. Saat ini kami baru [menjangkau] kawasan Sulut saja, terus kami dibantu oleh Bank Indonesia dalam pengembangan, terutama sertifikasi halal,” ungkapnya di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado, Sulut, Kamis (04/04/2024).

Dengan adanya sertifikat halal, Grandi berharap produknya akan semakin berkembang dan dikenal banyak orang, serta dapat menjangkau berbagai daerah lain di seluruh Indonesia.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Wapres, Bank Indonesia, yang sudah memfasilitasi kami pelaku UMKM, apalagi saya dari kalangan non muslim, kemudian saya mendapatkan sertifikasi halal, [sehingga] bisa sangat membantu produk-produk saya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, ke daerah-daerah bisa lebih aman,” ungkapnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Grandi menceritakan bahwa proses sertifikasi halal ini sangat mudah dan hanya memakan waktu tiga bulan.

“Sama sekali tidak terbebani karena dibantu semuanya, mulai dari data-data, dan kalau kita punya kendala dibantu oleh BI dan BPJPH sendiri,” ujarnya.

Sekali lagi, Grandi menegaskan bahwa sertifikasi halal terhadap produknya sangat berkah dan bermanfaat.

“Terima kasih banyak kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu UMKM kami, sehingga bisa mendapatkan sertifikasi halal,” ucapnya.

Ia pun berharap UMKM seperti usahanya ini dibantu dari segi kelegalannya, permodalannya, sehingga produk UMKM di wilayah Sulut dapat terus berkembang ke seluruh pelosok tanah air.

Advertisement

“Kami sangat berharap bantuan dari pihak Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya agar usaha kami bisa go public. Hanya itu saja harapan kami,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Grandi adalah salah satu dari sekian banyak pelaku UMKM di Sulut yang hari ini mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS.

Saat memberikan sambutan, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan KDEKS Provinsi Sulut yang telah mengembangkan ekonomi syariah, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren.

“Sulawesi Utara juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun bersumber dari SBSN,” ungkapnya. (EP/AS -rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...